JAKARTA (kabarpublik) – Rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional kepada Presiden ke-2 RI Jenderal Besar H. M. Soeharto kembali memicu perdebatan publik. Dukungan datang dari Partai Golkar, sementara sejumlah pihak menolak, menilai langkah itu berpotensi membuka luka lama sejarah bangsa.
Ketua Bidang Media dan Penggalangan Opini DPP Golkar, Nurul Arifin, menegaskan partainya mendukung penuh pemberian gelar kepahlawanan untuk Soeharto. Ia menyebut Soeharto memiliki jasa besar dalam menjaga stabilitas nasional dan membangun fondasi ekonomi Indonesia.
“Kami dari Partai Golkar mendukung penuh penganugerahan gelar kepahlawanan untuk Pak Harto. Beliau berjasa besar menjaga stabilitas nasional dan meletakkan dasar pembangunan ekonomi yang membawa Indonesia ke era kemajuan,” ujar Nurul Arifin di Jakarta, Jumat (24/10/25).
Soeharto memimpin Indonesia selama 31 tahun (1967–1998) dan dikenal sebagai tokoh sentral masa Orde Baru. Di bawah kepemimpinannya, Indonesia mencatat pertumbuhan ekonomi pesat, pembangunan infrastruktur besar-besaran, serta keberhasilan mencapai swasembada beras. Atas capaian itu, MPR sempat menetapkannya sebagai “Bapak Pembangunan Indonesia” melalui TAP MPR Nomor V/MPR/1983.
Dukungan terhadap Soeharto juga sebelumnya disuarakan oleh Wakil Ketua Umum Golkar sekaligus mantan Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo, yang mengusulkan agar Soeharto diberi gelar Pahlawan Nasional.
Langkah konkret menuju penghargaan itu kini makin terbuka setelah Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) menyerahkan berkas 40 nama tokoh calon penerima gelar Pahlawan Nasional kepada Ketua Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan (GTK), Fadli Zon.
“Nama Bapak H. M. Soeharto termasuk di antara tokoh yang kami ajukan. Semua nama telah melewati verifikasi mendalam, baik dari aspek jasa maupun pengabdiannya terhadap bangsa,” kata Gus Ipul.
Dewan GTK kini menelaah seluruh usulan tersebut sebelum diserahkan kepada Presiden untuk mendapatkan keputusan akhir. Penetapan resmi dijadwalkan menjelang Hari Pahlawan, 10 November 2025.
Namun, rencana ini tidak sepenuhnya disambut positif. Penolakan datang dari sejumlah pihak, termasuk politisi PDI Perjuangan, Mohammad Guntur Romli, yang menilai usulan tersebut hanya memunculkan polemik berulang.
“Ini kan pengusulan nama Pak Soeharto setiap tahun selalu menimbulkan kontroversi di masyarakat. Jadi kok kita seperti diajak ribut tahunan,” ujar Guntur Romli dalam dialog Sapa Indonesia Pagi di Kompas TV, Jumat (24/10/2025).
Menurutnya, masih banyak tokoh lain yang lebih layak untuk diangkat sebagai pahlawan tanpa menimbulkan perdebatan publik.
“Masih banyak calon-calon pahlawan yang lain dan yang lebih sepuh, yang lebih tua, yang katakanlah tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat,” katanya.
Guntur pun mengajak agar berbagai pihak mengusulkan nama-nama tokoh dari daerah yang memiliki rekam jejak perjuangan jelas melawan penjajahan.
“Jadi kami sebenarnya ingin mengajak, calonkan nama-nama yang memang tidak menjadi kontroversi di masyarakat. Masih banyak dari wilayah-wilayah lain di Indonesia yang memiliki tokoh lebih dahulu dan lebih layak,” tambahnya.
Ia juga mengingatkan bahwa jika pemerintah tetap memberikan gelar pahlawan kepada Soeharto, hal itu bisa menyinggung kembali peristiwa kelam reformasi 1998, di mana mahasiswa menuntut pengunduran diri Soeharto.
Di sisi lain, Mensos Gus Ipul menegaskan proses penilaian sudah dilakukan secara objektif dan berulang kali oleh Dewan Gelar.
“Berbeda pendapat boleh, tapi prosesnya sudah berjalan sesuai mekanisme. Dewan Gelar sudah melakukan sidang berulang-ulang, dan semua tergantung pada hasil penilaian mereka,” ucapnya.
Gus Ipul menilai secara administratif, Soeharto memenuhi syarat formil untuk diajukan sebagai pahlawan. “Yang kita lihat di sini adalah syarat formilnya telah mencukupi,” katanya.
Pro dan kontra pun terus bergulir. Pendukung menilai Soeharto berjasa besar dalam pembangunan ekonomi, sedangkan penolak menilai rekam jejak politiknya menyimpan catatan kelam yang belum tuntas.
Keputusan akhir kini berada di tangan Presiden, yang akan menentukan apakah Soeharto layak menyandang gelar Pahlawan Nasional atau tidak.
