SIDOARJO (kabarpublik.id) – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) melakukan evaluasi menyeluruh untuk mencegah kasus dugaan keracunan makanan kembali terjadi.
Permintaan itu disampaikan setelah 644 santri Pondok Pesantren (Ponpes) Manba’ul Hikam, Sidoarjo, diduga mengalami keracunan setelah mengonsumsi makanan yang diproduksi SPPG Tanggulangin Kali Tengah pada Selasa (1/9).
Khofifah menyoroti waktu pengiriman makanan sebagai salah satu hal yang perlu dievaluasi. Menurut dia, terdapat perbedaan waktu pengiriman dan konsumsi makanan yang perlu menjadi perhatian dalam pengelolaan layanan pemenuhan gizi.
“Ada makanan yang dikirim jam 11.00 lebih, dan dikonsumsi pada jam 12.30-13.00 siang. Inilah yang kemudian ditemukan ada masalah,” ujar Khofifah saat mengunjungi korban yang masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam (RSI) Siti Hajar Sidoarjo, Kamis (3/9).
SPPG Tanggulangin Kali Tengah diketahui tidak hanya melayani Ponpes Manba’ul Hikam, tetapi juga 18 lembaga pendidikan lainnya di wilayah tersebut.
Khofifah menjelaskan, pada hari kejadian, proses memasak makanan dari SPPG telah selesai sekitar pukul 05.00 WIB. Sebagian makanan kemudian dikirim pada pukul 07.00 WIB dan telah dapat dimanfaatkan penerima sekitar pukul 10.00 WIB.
Menurut dia, makanan yang diterima oleh 18 lembaga pendidikan lainnya tidak menimbulkan masalah. Karena itu, evaluasi diperlukan untuk mengetahui faktor yang menyebabkan munculnya dugaan keracunan di Ponpes Manba’ul Hikam.
Temuan tersebut juga telah dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menjadi bahan evaluasi dan perbaikan pelaksanaan program pemenuhan gizi.
Sementara itu, Khofifah menyampaikan sebagian besar santri yang sebelumnya dirawat telah diperbolehkan pulang. Dari 27 santri yang masih berada di RSI Siti Hajar, sebanyak 24 orang telah mendapat izin kembali ke rumah.
“Tiga orang lagi menunggu observasi dan mudah-mudahan juga bisa pulang hari ini. Semua yang dirawat di RSUD Notopuro Sidoarjo juga sudah kembali ke kediaman masing-masing,” katanya.
Sebagai tindak lanjut, BGN pada Rabu (2/9) menerbitkan surat penghentian sementara atau suspend kategori berat terhadap operasional SPPG Tanggulangin Kali Tengah.
Evaluasi tersebut diharapkan dapat memperbaiki tata kelola penyediaan dan distribusi makanan sehingga keamanan pangan dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi bagi penerima manfaat dapat lebih terjamin.
