SURABAYA (kabarpublik) – Redenominasi Rupiah belum menjadi kebutuhan mendesak saat ini. Menurut anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, redenominasi pada dasarnya memiliki dua sasaran utama.
“Pertama efisiensi. Nolnya tidak banyak, laporan keuangan lebih ringkas, penggunaan kertas juga lebih sedikit. Bahkan kalkulator 12 digit itu karena nol uang kita terlalu banyak,” katanya, seperti dikutip dari Parlementaria, Senin (17/11/2025).
Sasaran kedua redenominasi, lanjut Harris, adalah aspek nilai tukar. “Dua target itu kalau berhasil bisa tercapai,” katanya.
Meski begitu Harris menilai redenominasi tidak berdampak pada stabilitas ekonomi maupun kemampuan pemerintah mengendalikan inflasi. “Redenominasi tidak membuat inflasi terkendali. Efisiensi iya, tapi stabilitas ekonomi tidak,” tandasnya.
Politisi PDI-Perjuangan itu juga mengingatkan, biaya pelaksanaan redenominasi sangat besar, mengingat kompleksitas sistem keuangan saat ini.
“Uang itu bukan hanya uang fisik, ada uang elektronik, pembukuan perusahaan, harga saham, perjanjian dagang. Ini ribet sekali. Belum lagi terjadi money illusion akibat pembulatan (round up),” katanya.
Sebab itu dia mendorong agar pemerintah lebih memprioritaskan agenda strategis lainnya. “Menurut saya, lebih baik konsentrasi mendukung pemerintahan Presiden Prabowo yang punya banyak program untuk mencapai pertumbuhan ekonomi 8 persen,” jelasnya.
Harris menilai redenominasi belum urgen untuk dijalankan. “Prakondisi ekonomi, moneter, sosial itu harus disiapkan dulu. Kalau semuanya sudah siap, ya silakan. Kalau mau bikin kerangka regulasinya dulu juga tidak masalah,” ujarnya.
Penyusunan undang-undang dan peraturan turunan terkait redenominasi membutuhkan waktu panjang.
“Peraturan turunannya banyak sekali. Itu perlu 4 sampai 6 tahun. Jadi jangan buru-buru lah melaksanakannya. Fokus saja pada target pertumbuhan ekonomi,” tutupnya.
