KUPANG (kabarpublik.id) – Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan mencatat realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Nusa Tenggara Timur (NTT) mencapai Rp17,91 triliun hingga 31 Juli 2026. Angka tersebut setara dengan 58,59 persen dari total pagu anggaran.
Kepala Kanwil DJPb Provinsi NTT Adi Setiawan mengatakan realisasi tersebut terdiri atas Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp5,44 triliun atau 52,45 persen dari pagu. Komponen ini tumbuh 28,01 persen secara tahunan (year-on-year/yoy).
Keterangan foto: Poster peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.
“Realisasi belanja negara sampai dengan 31 Juli 2026 sebesar Rp17,91 triliun atau 58,59 persen dari pagu,” kata Adi di Kupang, Jumat (4/9).
Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) telah mencapai Rp12,47 triliun atau 61,73 persen dari pagu. Penyaluran tersebut dinilai berperan dalam mendukung pembangunan serta pelayanan publik di berbagai daerah di NTT.
Kinerja belanja negara tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi NTT pada triwulan II 2026 yang mencapai 5,01 persen secara tahunan. Secara kuartalan, ekonomi NTT tumbuh 7,11 persen.
Penyaluran Dana Desa Capai 84,18 Persen
Adi menyebut penyaluran Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik tumbuh 18,23 persen secara tahunan. Sementara itu, Dana Desa telah disalurkan sebesar 84,18 persen dari pagu untuk 3.137 desa.
Enam kabupaten bahkan telah menuntaskan penyaluran Dana Desa hingga 100 persen. Keenam daerah tersebut adalah Kabupaten Alor, Ende, Manggarai, Manggarai Barat, Sumba Barat, dan Rote Ndao.
Dampak belanja pemerintah juga terlihat dari Pengeluaran Konsumsi Pemerintah yang tumbuh 12,23 persen dan berkontribusi 21,74 persen terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT.
PDRB NTT berdasarkan harga berlaku tercatat Rp41,13 triliun. Sektor penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi lapangan usaha dengan pertumbuhan tertinggi, yakni 18,38 persen secara tahunan.
Penerimaan Negara Tembus Rp1,93 Triliun
Dari sisi pendapatan, penerimaan negara di NTT hingga Juli 2026 mencapai Rp1,94 triliun atau 55,26 persen dari target. Realisasi tersebut tumbuh 12,18 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya.
Penerimaan perpajakan tercatat Rp1,34 triliun atau 48,38 persen dari target. Kontribusi terbesar berasal dari Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp860,69 miliar dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar Rp545,25 miliar.
Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai tumbuh 92,19 persen secara tahunan dan telah mencapai 168,16 persen dari target. Penerimaan tersebut antara lain berasal dari aktivitas impor kopi, kopra, kemiri, dan mete melalui Timor-Leste, serta cukai minuman beralkohol.
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai Rp600,81 miliar atau 80,81 persen dari target. Sektor pendidikan dan kesehatan menjadi penyumbang terbesar.
APBD NTT Catat Surplus Rp1,57 Triliun
Pada tingkat daerah, realisasi pendapatan APBD konsolidasi mencapai Rp11,75 triliun atau 43,10 persen dari target. Sementara itu, belanja daerah terealisasi Rp10,17 triliun sehingga menghasilkan surplus sekitar Rp1,58 triliun.
Belanja operasi masih menjadi komponen terbesar dengan pertumbuhan 10,05 persen secara tahunan. Adapun Pendapatan Asli Daerah (PAD) terutama ditopang pajak daerah yang mencapai Rp870,03 miliar atau 60,27 persen dari total PAD.
DJPb terus mendorong penguatan kemandirian fiskal daerah dan peningkatan porsi belanja modal agar struktur APBD menjadi lebih sehat serta produktif.
Kanwil DJPb NTT bersama seluruh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) juga melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan anggaran, termasuk memberikan asistensi kepada satuan kerja dan layanan konsultasi APBN melalui Customer Service Officer.
Selain itu, layanan unit vertikal Kementerian Keuangan tetap diupayakan berjalan di wilayah yang terdampak bencana.
Adi menegaskan keberlangsungan layanan fiskal dalam kondisi darurat diperlukan agar pelaksanaan APBN tetap berjalan dan dapat mendukung proses pemulihan masyarakat di wilayah terdampak gempa Flores.
