JAKARTA (kabarpublik.id) – Komite Kebijakan Sektor Kesehatan (KKSK) menggelar Rapat Koordinasi Triwulan IV di kantor Kemendukbangga/BKKBN, Jakarta, Senin (8/12). Pertemuan ini menghadirkan empat lembaga kunci yakni Kementerian Kesehatan, Kemendukbangga/BKKBN, BPJS Kesehatan, dan BPOM untuk menyelaraskan kebijakan kesehatan nasional lintas sektor.
Rakor tersebut memfokuskan pembahasan pada tiga isu strategis peningkatan layanan bagi lansia, kesehatan jiwa anak dan remaja, serta sinkronisasi pemanfaatan alat kesehatan modern di daerah
Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya koordinasi antar lembaga agar kebijakan kesehatan berjalan efektif dan tidak tumpang tindih.
“Banyak kebijakan tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Koordinasi dengan BPOM terkait obat dan teknologi baru, serta penyelarasan dengan BPJS untuk layanan home care dan aturan teknis, harus disatukan agar tidak berjalan terpisah,” jelasnya.
Budi mengungkapkan bahwa struktur keluarga Indonesia kini semakin kecil sehingga kemampuan keluarga dalam merawat lansia menurun.
“Keluarga kecil membuat perawatan lansia semakin berat. Pemerintah harus hadir lewat kebijakan bersama agar layanan bagi lansia lebih baik. Mereka telah berkontribusi bagi negara, dan kita wajib memberi dukungan,” tegasnya.
Ia juga memaparkan temuan program Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menunjukkan peningkatan signifikan masalah kesehatan mental pada anak.
“Gangguan kesehatan jiwa pada anak lima kali lebih tinggi dibanding orang dewasa. Penggunaan gadget berkepanjangan mengubah pola interaksi dan berdampak pada kesehatan mental mereka,” katanya.
Di sisi lain, Kemenkes tengah memperluas distribusi alat kesehatan modern ke fasilitas kesehatan di 514 kabupaten/kota.
“Namun BPJS punya batasan anggaran. Karena itu tarif dan pemanfaatannya perlu sinkron, agar alat kesehatan dapat digunakan optimal tanpa membebani pembiayaan,” ujar Budi Gunadi.
Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Dr. Wihaji menegaskan bahwa isu lansia dan kesehatan jiwa harus ditangani secara terintegrasi di tengah perubahan demografi.
“Aging population kita sudah 12%. Program Lansia Berdaya, sekolah lansia, hingga layanan kesehatan perlu dirumuskan bersama agar negara tetap hadir,” jelasnya.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Prof. Ali Ghufron Mukti menyampaikan bahwa layanan lansia dan kesehatan jiwa menjadi beban pembiayaan yang terus meningkat.
“BPJS mengeluarkan sekitar Rp42 triliun per tahun untuk layanan lansia. Semua gangguan kesehatan jiwa juga dijamin, dan kasus pada remaja terus naik,” ujarnya.
Sementara, Kepala BPOM Prof. Taruna Ikrar menekankan pentingnya pengawasan terhadap obat dan teknologi medis yang berdampak langsung pada anak dan keluarga.
“Perubahan perilaku digital memengaruhi kesehatan jiwa 72 juta anak. BPOM mendukung sinkronisasi kebijakan, termasuk kesiapan obat dan perangkat kesehatan,” ungkapnya.
