JAKARTA (kabarpublik.id) – Kementerian Pertanian (Kementan) terus mengawal stabilitas harga telur ayam ras melalui penguatan penyerapan produksi, perbaikan distribusi, dan penataan pasokan di berbagai sentra peternakan nasional.
Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan, Agung Suganda, mengatakan pemerintah telah mengambil sejumlah langkah untuk memperkuat pasar dan memperlancar distribusi telur dari daerah surplus ke wilayah yang masih membutuhkan pasokan.
“Pemerintah mengambil berbagai langkah untuk memperkuat pasar dan memperlancar distribusi telur dari daerah surplus ke daerah yang masih membutuhkan pasokan,” ujar Agung dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (5/6).
Menurutnya, langkah tersebut mulai menunjukkan hasil dengan membaiknya harga telur di sejumlah sentra produksi setelah sempat mengalami tekanan dalam beberapa pekan terakhir.
Kementan menilai penurunan harga sebelumnya dipengaruhi oleh meningkatnya pasokan, melambatnya serapan pasar, serta distribusi yang belum optimal di sejumlah daerah penghasil telur.
Untuk meningkatkan penyerapan produksi, Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan telah mengusulkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) agar penggunaan telur dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditingkatkan. Kementan juga mendorong pembelian telur dari peternak lokal di sekitar Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sesuai Harga Acuan Pembelian (HAP) yang ditetapkan pemerintah.
Usulan tersebut ditindaklanjuti BGN melalui surat edaran yang mendorong peningkatan penggunaan telur dalam menu MBG serta pengadaan dari peternak lokal dengan mengacu pada harga pemerintah.
Selain itu, Kementan meminta pelaku usaha ayam petelur melakukan pengaturan produksi secara mandiri dan terukur, termasuk pengendalian populasi ternak, afkir ayam petelur secara berkala, serta penyesuaian produksi dengan kebutuhan pasar.
Pemerintah juga mendorong pemerataan distribusi telur dari daerah surplus ke wilayah defisit, sekaligus memperkuat kelembagaan peternak melalui koperasi dan kemitraan usaha.
Menteri Perdagangan Budi Santoso mengungkapkan pemerintah telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk memperkuat penyerapan telur di daerah yang mengalami penurunan harga, terutama di wilayah sentra produksi seperti Blitar, Jawa Timur.
Menurut Budi, SPPG di daerah tersebut diarahkan untuk menyerap telur peternak guna membantu menjaga harga di tingkat produsen. Pemerintah juga membuka peluang pemanfaatan telur dalam berbagai program bantuan pangan saat terjadi kelebihan pasokan.
Sementara itu, Sekretaris Jenderal Kementan Suwandi menjelaskan tekanan harga telur beberapa waktu lalu dipengaruhi tingginya pasokan dan menurunnya permintaan selama periode libur panjang pada Mei 2026. Namun, kondisi pasar mulai membaik seiring meningkatnya penyerapan dan normalisasi aktivitas perdagangan.
Sekretaris Badan Pangan Nasional, Sarwo Edhy, menambahkan pemerintah telah berkoordinasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan BGN untuk menyerap telur peternak sesuai Harga Acuan Pembelian sebesar Rp26.500 per kilogram.
Saat harga telur di sejumlah wilayah Jawa Timur sempat turun hingga Rp21.000–Rp22.000 per kilogram, langkah penyerapan melalui SPPG segera dilakukan. Upaya tersebut mulai berdampak positif dengan meningkatnya harga telur di tingkat peternak.
Meski demikian, pemerintah menegaskan pengawasan terhadap distribusi, penyerapan, dan tata niaga telur akan terus diperkuat agar harga dapat kembali stabil dan memberikan keuntungan yang layak bagi peternak rakyat.
