JAKARTA (kabarpublik.id) – Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Pamulang (KBM Unpam) menyatakan dukungannya kepada Polri untuk mengusut tuntas dugaan tindak pidana korupsi yang menyeret mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
Perwakilan KBM Unpam, Haikal Indra P, menilai korupsi merupakan kejahatan luar biasa (extraordinary crime) yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merusak kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum serta menghambat terwujudnya pemerintahan yang bersih dan berintegritas.
“Saya mengapresiasi langkah Polri yang telah mengungkap dugaan tindak pidana korupsi dan menetapkan tersangka dalam sejumlah perkara, termasuk yang berkaitan dengan PT Asabri, PT Krakatau Steel, serta dugaan kasus pasokan batu bara yang berdampak pada pemadaman listrik di Sumatra,” kata Haikal di Jakarta, Minggu (19/7/2026).
Haikal meminta Polri mengusut perkara tersebut hingga tuntas sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Menurutnya, setiap dugaan tindak pidana korupsi harus diproses secara profesional, transparan, independen, dan bebas dari intervensi pihak mana pun.
Ia menegaskan bahwa prinsip equality before the law harus diterapkan secara konsisten sehingga seluruh warga negara memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa pengecualian.
Haikal juga menilai penanganan perkara ini menjadi momentum untuk membuktikan komitmen aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas secara berintegritas. Menurutnya, penguatan kewenangan institusi penegak hukum harus diimbangi dengan akuntabilitas, profesionalisme, dan keberpihakan pada kepentingan masyarakat.
“Perkara ini bukan hanya soal penegakan hukum terhadap satu kasus, tetapi juga menjadi ujian bagi negara dalam menempatkan hukum di atas segala kepentingan. Kepercayaan publik hanya dapat dipulihkan apabila proses hukum berjalan adil, terbuka, dan tanpa pandang bulu,” ujarnya.
Sebagai bagian dari elemen mahasiswa, Haikal mengatakan pihaknya akan terus mengawal proses pemberantasan korupsi. Ia menilai pengawasan masyarakat sipil menjadi faktor penting untuk memastikan supremasi hukum berjalan secara konsisten.
Menurutnya, seluruh proses hukum harus mengikuti mekanisme yang berlaku tanpa adanya perlakuan istimewa terhadap siapa pun yang diduga terlibat tindak pidana korupsi.
Haikal berharap momentum tersebut dapat menjadi titik balik dalam memperkuat upaya pemberantasan korupsi di Indonesia melalui tindakan nyata, keberanian moral, serta penegakan hukum yang konsisten.
Ia juga mengajak masyarakat untuk terus berpartisipasi mengawal proses penegakan hukum demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
