JAKARTA (kabarpublik.id) – Anggota DPD RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Hilmy Muhammad atau Gus Hilmy, menyoroti penambahan struktur dan jabatan dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia mempertanyakan urgensi sejumlah jabatan baru, termasuk wakil menteri koordinator dan banyaknya anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Menurut Gus Hilmy, penambahan struktur pemerintahan perlu diukur berdasarkan kebutuhan serta dampaknya terhadap kinerja pemerintah.
Keterangan foto: Poster peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.
Gus Hilmy mengatakan, dirinya tidak mempersoalkan kewenangan Presiden dalam mengangkat pejabat negara. Namun, penggunaan kewenangan tersebut harus disertai pertimbangan yang jelas mengenai manfaat dan efektivitas setiap jabatan.
“Secara prinsip, kami tidak mempermasalahkan hak prerogatif Presiden dalam mengangkat pejabat negara. Namun, pertanyaannya adalah apakah semua jabatan ini memang sedemikian diperlukan bagi peningkatan kinerja pemerintahan? Publik berhak kritis dan menuntut akuntabilitas,” ujar Gus Hilmy dalam keterangan tertulis, Sabtu (3/10/2026).
Soroti Jabatan Wakil Menteri Koordinator
Anggota Komite II DPD RI itu secara khusus mempertanyakan keberadaan jabatan wakil menteri koordinator. Ia menilai posisi tersebut berpotensi menambah panjang rantai birokrasi karena kementerian koordinator pada dasarnya memiliki fungsi koordinasi.
“Jabatan menko itu kan lebih bersifat koordinatif, masak juga harus punya wakil? Kalau di tingkat koordinasi saja ada wakilnya, ini justru berisiko memperpanjang birokrasi yang seharusnya dipangkas,” tegasnya.
Selain struktur kabinet, Gus Hilmy menyoroti jumlah anggota Wantimpres yang dinilainya perlu dipertanyakan dari sisi kebutuhan dan efektivitas.
Menurut dia, Presiden dapat meminta masukan dari para pakar sesuai kebutuhan tanpa harus selalu membentuk atau memperluas struktur jabatan permanen.
“Ada Wantimpres sedemikian banyak, apa memang sedemikian diperlukan? Apalagi banyak kementerian yang punya wakil-wakil menteri. Kalau sifatnya dadakan, Presiden bisa meminta beberapa pakar untuk memberikan saran dan analisis. Mengapa sedemikian banyak untuk mereka semua ditetapkan?” katanya.
Minta Pemerintah Buktikan Dampaknya
Gus Hilmy menilai perluasan struktur pemerintahan juga harus dilihat dalam konteks komitmen terhadap efisiensi anggaran dan birokrasi.
“Ini semua justru tidak sesuai dengan prinsip efisiensi yang digaungkan oleh Presiden di awal pemerintahan. Ada apa?” ujarnya.
Ia menegaskan, ukuran keberhasilan pengangkatan pejabat negara bukan semata-mata bertambahnya struktur pemerintahan. Pemerintah, kata dia, perlu menunjukkan hasil yang dapat dirasakan langsung masyarakat.
Menurut Gus Hilmy, keberadaan struktur dan jabatan baru seharusnya berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik, pengurangan kemiskinan, serta perbaikan kondisi ekonomi masyarakat.
“Yang kemudian diharapkan dari pengangkatan itu semua adalah ada kenaikan signifikan bagi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Kalau tidak, buat apa? Rakyat perlu mengawasi dan menagih kesungguhan Presiden soal transparansi dan output pengangkatan ini yang memberi dampak signifikan bagi masyarakat,” pungkasnya.
