JAKARTA (kabarpublik.id) – Komite II Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) mendorong penguatan konektivitas transportasi di Papua melalui sistem transportasi yang terintegrasi. Upaya tersebut dinilai penting untuk memperlancar mobilitas masyarakat, distribusi barang, dan pemerataan pembangunan.
Dorongan itu disampaikan dalam forum koordinasi Komite II DPD RI bersama Pemerintah Kabupaten Jayapura dan sejumlah pemangku kepentingan di Kantor Bupati Jayapura, Papua, Senin (28/9/2026).
Keterangan foto: Poster peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.
Forum tersebut dipimpin Ketua Komite II DPD RI Badikenita Br. Sitepu, didampingi Wakil Ketua Komite II DPD RI Abdul Waris Halid dan Anggota Komite II DPD RI dari Papua Henock Puraro.
Henock mengatakan Kabupaten Jayapura memiliki posisi strategis sebagai salah satu simpul transportasi di Papua. Karena itu, pembahasan difokuskan pada pengembangan sistem transportasi yang saling terhubung.
“Kami memilih Kabupaten Jayapura karena kabupaten ini menjadi hub transportasi yang terintegrasi di Provinsi Papua. Pembahasan pada pertemuan ini berfokus pada sistem transportasi yang terintegrasi,” ujar Henock.
Wakil Bupati Jayapura Haris Richard Yocku mengatakan transportasi menjadi salah satu fondasi penting dalam pembangunan Papua. Kabupaten Jayapura, menurut dia, memiliki peran strategis sebagai titik pergerakan orang dan barang.
Ketua Komite II DPD RI Badikenita Br. Sitepu mengatakan pihaknya tengah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Konektivitas. RUU tersebut diarahkan untuk mendukung sistem transportasi nasional yang lebih terintegrasi.
“RUU Konektivitas ini akan membahas sarana dan prasarana transportasi serta konektivitas antardaerah. Nanti akan diatur agar tidak ada monopoli harga tiket pesawat pada jalur penerbangan tertentu,” kata Badikenita.
Ia menegaskan fungsi transportasi tidak sebatas mengangkut manusia. Transportasi juga berperan penting dalam distribusi barang, pemenuhan kebutuhan pokok, dan kelancaran logistik masyarakat.
Tiga Strategi Penguatan Konektivitas
Kementerian Perhubungan menyampaikan bahwa transportasi menjadi salah satu penggerak pembangunan daerah karena mendukung aktivitas ekonomi, seperti industri, perdagangan, pertanian, dan pariwisata.
Pemerintah juga memaparkan tiga strategi utama untuk meningkatkan konektivitas Indonesia sebagai negara kepulauan.
Strategi tersebut meliputi penguatan konektivitas antarpulau dalam skala nasional dan global, peningkatan efisiensi konektivitas multimoda antara simpul transportasi dan wilayah hinterland, serta pengembangan angkutan massal perkotaan yang berkelanjutan.
Dari sektor jalan, Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Papua-Papua Pegunungan Deni memaparkan sejumlah koridor prioritas pemerintah, termasuk Trans Papua Segmen VII Jayapura–Mamberamo–Elelim–Wamena serta sejumlah ruas jalan di Kabupaten Jayapura.
Menurut Deni, sebagian pembangunan Trans Papua Segmen VII menggunakan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Namun, masih terdapat 20 jembatan semipermanen pada segmen tersebut.
Sementara itu, perwakilan InJourney Airports menyebut Bandara Sentani merupakan salah satu simpul utama penerbangan di Papua. Bandara tersebut juga melayani penerbangan perintis menuju 18 wilayah kabupaten.
Pengelola Bandara Sentani memberikan sejumlah insentif kepada maskapai untuk mendorong pembukaan rute baru sekaligus meningkatkan frekuensi penerbangan.
Pada sektor kepelabuhanan, PT Pelindo menyampaikan sejumlah tantangan dalam pengembangan konektivitas di Jayapura. Tantangan tersebut antara lain pembangunan ekosistem transportasi laut yang terintegrasi, pengembangan pelabuhan dan dermaga, serta kebutuhan pendanaan dan investasi.
PT Pelni juga memaparkan jaringan pelayaran yang menghubungkan Papua dengan sejumlah kota besar, seperti Jakarta, Surabaya, dan Makassar hingga Jayapura. Saat ini terdapat delapan kapal penumpang dengan trayek reguler yang singgah di wilayah Papua.
Dari sektor pertanahan, perwakilan Kementerian ATR/BPN Papua menyampaikan bahwa hingga 2026, lahan Bandara Sentani yang telah bersertifikat mencapai 144 hektare. Sementara itu, lahan Pelabuhan Depapre yang telah bersertifikat mencapai 14,5 hektare.
Perwakilan TNI turut menyoroti pentingnya pembangunan konektivitas darat untuk membuka akses ke wilayah pedalaman Papua. Keterbatasan transportasi dinilai berdampak terhadap distribusi kebutuhan pokok masyarakat serta pelaksanaan tugas pengamanan di daerah pedalaman.
Berbagai masukan tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Komite II DPD RI mengenai kebutuhan penguatan regulasi dan koordinasi antarsektor dalam penyelenggaraan transportasi nasional, khususnya di Papua.
Hasil kunjungan kerja tersebut selanjutnya akan digunakan Komite II DPD RI dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan di bidang transportasi. Masukan dari daerah juga akan menjadi bahan dalam penyusunan RUU inisiatif DPD RI tentang Konektivitas.
Penguatan konektivitas di Papua diharapkan dapat memperluas akses masyarakat, memperlancar distribusi barang dan mobilitas penduduk, serta mendukung pemerataan pembangunan di wilayah timur Indonesia.
