Abdullah Assagaf : SDI Perairan Laut Indonesia Kunci Utama Perekonomian Maluku Utara

BERITA129 Dilihat

MALUKU UTARA [kabarpublik.id] – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara, Abdullah Assagaf menyebut, sumber daya ikan atau SDI di perairan laut Indonesia adalah sumber daya yang penting bagi perekonomian nasional dan provinsi di sekitarnya.

Hal ini disampaikan Kepala Dinas dalam sambutannya pada kegiatan Workshop Hasil Analisis Penilaian Rantai Pasok, Pemodelan Bioekonomi, dan Penilaian Kerentanan Perikanan terhadap Perubahan Iklim.

Ia melanjutkan, dan bahkan lebih penting lagi Provinsi Maluku Utara, yang terdiri dari pulau kecil dan masyarakat pesisirnya lebih mengandalkan kegiatan pemanfaatan sumber daya tersebut untuk mata pencahariannya.

“Salah satu SDI ekonomis penting di perairan laut yang menjadi kewenangan pengelolaan Pemerintah Maluku Utara adalah SDI yang hidup di sekitar gugusan karang. Titik berat upaya pembangunan yang berkelanjutan ditegaskan dalam Perda Nomor 7 Tahun 2020 tentang RPJMD Provinsi Maluku Utara 2020-2024,” ucapnya, Kamis, 21 Desember 2023.

Dijelaskan, dalam visi untuk menjadikan Maluku Utara sejahtera guna memastikan terwujudnya pembangunan ekonomi yang berkualitas dan inklusif, serta tanpa kesenjangan melalui pemanfaatan SDA strategis secara optimal.

Lanjut, dengan mempertahankan daya dukung dan kualitas lingkungan hidup untuk generasi dimasa depan, dalam rangka mencapai visi tersebut maka Pemerinth Provinsi Maluku Utara mndorong penerapan pendekatan pembangunn perikanan dengan pendekatan ekosistem.

“Pendekatan ini di yakini sebagai langkah strategis untuk menerapkn konsep pembangunn berkelanjutan pada perikanan yang diarahkan untuk menyeimbangkan kesejahteraan manusia dn kesehatan ekologis di Maluku Utara,” ujarnya.

Abdullah juga mengatakan, sektor kelautan dan perikanan menjadi salah satu unjung tombak pendapatan ekonomi Maluku Utara. Namun terdapat mandat pemerintah untuk melindungi dan merehabilitasi ekosistem yang rusak. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi pemerintah.

Karena itu dikatakan, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tapi membutuhkan kerjasama multi pihak, seperti swasta dan kelompok masyarakat. Maka dari itu,dalam workshop Hasil Analisis Kajian Perikanan di Provinsi Maluku Utara ini, yaitu mengundang seluruh pemangku kepentingn dari hulu ke hilir untuk berpartisipasi.

Disebutkan, yaitu dalam memberikan masukan, saran, dan tanggapan untuk menyempurnakan pendekatan dari permodelan kajian dan melengkapi rekomendasi sesuai kebutuhan untuk mencapai tujuan pengelolaan perikanan di Provinsi Maluku Utara.

“Semoga kegiatan workshop yang kita awali pelaksanaannya dua hari yang sudah kita lewati kemarin dengan melibatkan para pelaku utama, diantaranya, para nelayan, pengepul, dan pelaku usaha untuk saling bersinergi di dalam kolaborasi informasi, ide, dan gagasan dengan simulasi-simulasi yang dilakukan,” sebutnya.

Ia menuturkan, dengan menghasilkan bahan rekomendasi pengelolaan perikanan di Maluku Utara bagi kelangsungan pembangunan ekonomi sektor kelautan dan perikanan kearah yang lebih baik. Dan paling utama, semoga kegiatan pada hari ini bisa membawah berkah kesejahteraan bagi masyarakat atau nelayan Maluku Utara khususnya dan Indonesia pada umumnya.

Sekadar diketahui, workshop ini dilaksanakan atas kerjasama Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maluku Utara dan Wildlife Conservation Society atau WCS perwakilan wilayah Provinsi Maluku Utara, di Hotel Emerald Kota Ternate.

Agenda ini dihadiri oleh Pimpinan WCS, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Kepala Bapelitbangda, Dekan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Unkhair Ternate, Dekan Fakultas Pertanian dan Perikanan UMMU Ternate, Kepala PPN Ternate, Koordinator Penyuluh Perikanan Wilayah Maluku Utara, serta beberapa peserta Workshop lainnya.

Apa Reaksi Anda?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Komentar