JAKARTA (kabarpublik.id) – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Suahasil Nazara menegaskan pentingnya sinergi seluruh kementerian/lembaga (K/L) dalam mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebagai salah satu penopang utama pendapatan negara dalam APBN.
Hal tersebut disampaikan Wamenkeu saat memberikan arahan dalam Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) PNBP yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan. Forum ini digelar pada awal tahun untuk menyelaraskan langkah pengelolaan dan pengumpulan PNBP agar lebih efektif dan terukur.
“Rakornas ini menjadi momentum awal tahun untuk menyatukan langkah dalam mengoptimalkan PNBP sebagai bagian penting dari pendapatan negara di APBN,” ujar Suahasil.
Dalam paparannya, Wamenkeu menyoroti semakin besarnya kontribusi PNBP terhadap struktur APBN. Ia menjelaskan, PNBP saat ini bertumpu pada dua sumber utama, yakni penerimaan dari sektor sumber daya alam (SDA) dan penerimaan dari layanan yang diberikan kementerian/lembaga.
Terkait PNBP dari layanan K/L, Suahasil menegaskan bahwa pemerintah bukan entitas bisnis yang berorientasi pada keuntungan. Penetapan tarif layanan, kata dia, harus berlandaskan prinsip penggantian biaya (cost recovery) serta diarahkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, bukan mencari laba.
“Pemerintah tidak mencari keuntungan. Tarif layanan harus ditetapkan secara wajar dan digunakan untuk memperbaiki kualitas layanan kepada masyarakat,” tegasnya.
Sementara itu, untuk PNBP yang bersumber dari SDA, Wamenkeu mengingatkan bahwa pengelolaannya harus mencerminkan amanat Pasal 33 UUD 1945, di mana negara memiliki hak penguasaan atas sumber daya alam demi kemakmuran rakyat. Karena itu, ia meminta agar tata kelola dan kepatuhan dalam pengelolaan SDA terus diperkuat.
Selain optimalisasi penerimaan, Suahasil juga mendorong transformasi pengawasan PNBP melalui integrasi sistem informasi secara menyeluruh atau end-to-end.
Menurutnya, besarnya kontribusi PNBP menuntut sistem pengawasan yang lebih solid, transparan, dan terintegrasi lintas K/L.
“Pengawasan PNBP tidak hanya dilakukan setelah pembayaran, tetapi harus mencakup seluruh proses dari hulu ke hilir. Kita perlu membangun sistem IT yang terintegrasi agar pengawasan berjalan efektif,” pungkasnya.
