JAKARTA (kabarpublik.id) – Sekretariat Jenderal DPD RI menegaskan bahwa komunikasi yang efektif, data yang akurat, serta sumber daya manusia (SDM) yang profesional menjadi fondasi utama dalam mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas.
Hal tersebut disampaikan Kepala Biro Protokol, Hubungan Masyarakat, dan Media Sekretariat Jenderal DPD RI, Mahyu Darma, saat membuka Forum Komunikasi Publik di Ruang Sriwijaya DPD RI, Rabu (22/7).
Mahyu mengatakan komunikasi yang baik harus menjadi budaya kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPD RI. Menurutnya, sikap saling menghargai, keramahan, serta koordinasi yang efektif akan menciptakan lingkungan kerja yang kondusif sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Komunikasi tidak dapat dilakukan sendiri. Dibutuhkan kolaborasi dan saling mendukung agar tujuan organisasi dapat tercapai,” ujar Mahyu.
Ia menambahkan, keberhasilan pelayanan publik tidak hanya ditentukan oleh sistem maupun transformasi digital, tetapi juga oleh kompetensi, profesionalisme, integritas, dan etika aparatur yang menjalankannya.
Mahyu juga menekankan pentingnya data yang valid sebagai dasar pengambilan kebijakan dan penyampaian informasi kepada publik. Menurutnya, data yang tidak akurat dapat memicu kesalahan dalam pengambilan keputusan dan menurunkan kepercayaan masyarakat.
“Data merupakan fondasi informasi. Jika data yang dimiliki tidak akurat, informasi yang disampaikan pun akan keliru. Karena itu, setiap data yang diberikan kepada masyarakat maupun pimpinan harus benar, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Ia menjelaskan, pelayanan publik yang optimal bertumpu pada tiga pilar utama, yaitu SDM (manpower), data, dan informasi. Ketiga aspek tersebut harus berjalan selaras agar pelayanan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung peningkatan kinerja organisasi.
Sementara itu, Fungsional Pranata Humas Ahli Madya Chandra Kirana mengatakan Forum Komunikasi Publik tidak hanya menjadi sarana sosialisasi standar pelayanan, tetapi juga wadah evaluasi untuk memastikan implementasi pelayanan berjalan secara optimal.
“Melalui evaluasi ini, kita dapat mengidentifikasi berbagai aspek yang masih perlu disempurnakan agar kualitas pelayanan kepada delegasi dan masyarakat terus meningkat,” ujarnya.
Pada kesempatan yang sama, Kepala Bagian Humas dan Fasilitasi Pengaduan, Nanang Agung Beny Ritanto, menegaskan koordinasi antara Sekretariat Jenderal DPD RI dan para Anggota DPD RI terus diperkuat guna memastikan setiap kunjungan delegasi dari daerah memperoleh pelayanan yang maksimal.
Menurut Nanang, apabila anggota DPD RI berhalangan hadir karena menjalankan tugas kedewanan, Sekretariat Jenderal DPD RI tetap menerima delegasi dan memberikan informasi mengenai tugas, fungsi, serta peran kelembagaan DPD RI.
“Koordinasi yang baik memastikan setiap delegasi tetap memperoleh pelayanan dan informasi yang dibutuhkan meskipun anggota DPD RI tidak dapat menerima kunjungan secara langsung,” kata Nanang.
