JAKARTA (kabarpublik.id) – Wakil Menteri Agama (Wamenag) Romo Muhammad Syafi’i menegaskan komitmen Kementerian Agama (Kemenag) dalam memperjuangkan kesejahteraan guru madrasah dan sekolah keagamaan, termasuk yang berada di bawah naungan lembaga swasta. Penegasan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Forum Guru Passing Grade Kemenag Swasta (Status P) Tahun 2023 di Kantor Kemenag, Lapangan Banteng, Jakarta, Kamis (29/1/26).
Dalam pertemuan itu, Wamenag menyampaikan bahwa penyesuaian honorarium serta kepastian karier guru menjadi prioritas utama Kemenag. Ia mengungkapkan, persoalan kesejahteraan guru telah dibahas secara intensif dalam Rapat Kerja bersama Komisi VIII DPR RI sehari sebelumnya.
Menurut Wamenag, langkah awal yang paling strategis adalah memastikan validasi data guru secara akurat. Kemenag saat ini tengah melakukan pemetaan menyeluruh terhadap jumlah guru dari jenjang RA, MI, MTs, hingga MA, baik negeri maupun swasta.
“Kita harus melakukan validasi data secara menyeluruh. Berapa yang sudah PPPK, berapa yang sudah inpassing, dan berapa yang masih menerima gaji di bawah standar, bahkan ada yang Rp300 ribu hingga Rp150 ribu per bulan,” tegas Romo Syafi’i.
Ia menjelaskan, data yang valid akan menjadi dasar penting dalam penyusunan kebijakan dan bahan negosiasi dengan Kementerian Keuangan. Upaya tersebut dinilai sebagai langkah sistematis untuk menyelesaikan persoalan kesejahteraan guru yang selama ini belum tertangani secara menyeluruh.
Audiensi tersebut turut dihadiri Staf Khusus Menteri Agama Bidang Pendidikan, Reformasi Birokrasi, dan Tata Kelola Kementerian, Nona Gayatri Nasution; Tenaga Ahli Menteri Agama Bidang Pengawasan dan Pengendalian ASN, Junisab Akbar; Tenaga Ahli Menteri Agama Jaka Setiawan; serta jajaran pengurus Forum Guru Passing Grade Kemenag Swasta (Status P) 2023.
Ketua Forum Guru Passing Grade Kemenag Swasta (Status P) 2023, Dwi Aryani, menyampaikan bahwa terdapat 31.629 guru yang telah lulus nilai ambang batas (passing grade) seleksi PPPK 2023, namun belum mendapatkan formasi. Pihaknya berharap pemerintah dapat memberikan peningkatan status agar para guru tersebut berpeluang diangkat menjadi PPPK.
Menanggapi hal itu, Wamenag menjelaskan bahwa anggaran untuk puluhan ribu guru tersebut memang belum masuk dalam pagu awal. Namun, Kemenag tengah mengupayakan tambahan anggaran melalui koordinasi dengan Kementerian Keuangan, setelah memperoleh dukungan dari DPR RI.
“Kita pastikan dulu datanya valid. Setelah itu, kita masukkan dalam skema anggaran. Kami memikirkan semuanya, bukan hanya yang passing grade, agar kebijakan yang diambil adil bagi seluruh guru,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Biro Kepegawaian Setjen Kemenag, Wawan Djunaedi, menjelaskan bahwa karakteristik satuan pendidikan di Kemenag berbeda dengan kementerian lain. Sekitar 85 persen lembaga pendidikan di Kemenag merupakan swasta, sedangkan negeri hanya 15 persen.
“Komposisi ini berbeda dengan Kemendikdasmen, sehingga tidak bisa disamakan. Meski demikian, Menteri Agama dan Wamenag terus mendorong penambahan formasi PPPK bagi guru passing grade. Salah satu buktinya adalah pembentukan Panitia Kerja (Panja) bersama Komisi VIII DPR RI,” jelasnya.
Wamenag menegaskan bahwa pembentukan Panja tersebut merupakan langkah politik yang serius untuk menyelesaikan persoalan guru Kemenag. Ia memastikan Kemenag dan DPR RI memiliki komitmen kuat untuk memberikan solusi yang berkeadilan.
“Panja adalah bukti keseriusan kami. Kami pastikan data guru Kemenag valid sebelum Panja berjalan. Kami serius memperjuangkan nasib Bapak dan Ibu guru. Semoga Allah menolong ikhtiar kita semua,” pungkasnya.
