DEPOK (kabarpublik.id) – Ketua Pokja Ramah Investasi Depok (Pride), Kasno, mendesak Polres Metro Depok menyelidiki dugaan surat yang mengatasnamakan oknum Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Jatijajar, Kecamatan Tapos, Kota Depok.
Surat tersebut diduga berisi permintaan uang koordinasi kepada pihak yang mengerjakan kegiatan atau proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Depok.
Keterangan foto: Poster peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.
Kasno menilai, jika dugaan tersebut terbukti, praktik meminta uang koordinasi kepada pelaksana proyek dapat mengganggu iklim investasi dan pembangunan di Kota Depok.
Menurut dia, seluruh kegiatan pembangunan, baik yang menggunakan anggaran pemerintah maupun non-APBD, seharusnya berlangsung dalam situasi yang aman, nyaman, dan sesuai ketentuan.
“Kami sangat menyayangkan adanya surat tersebut. Kalau benar surat itu dibuat oleh oknum Ketua LPM, tentu ini sangat memprihatinkan dan berpotensi mengarah pada praktik premanisme,” kata Kasno, Jumat (11/9/2026).
Kasno meminta kepolisian segera melakukan klarifikasi untuk memastikan keaslian dan pihak yang menerbitkan surat tersebut. Ia menilai penting untuk memastikan apakah surat itu benar dikeluarkan oleh pihak yang namanya tercantum atau dibuat oleh orang lain yang mengatasnamakan LPM.
“Kami mendesak Polres Metro Depok untuk segera turun ke lapangan, mengundang, dan mengklarifikasi oknum Ketua LPM Jatijajar tersebut. Apakah benar surat itu dibuat dan dikeluarkan oleh yang bersangkutan atau ada pihak lain yang mengatasnamakan LPM,” ujarnya.
Ia juga mengimbau masyarakat, pelaku usaha, maupun pihak yang pernah dimintai uang berkaitan dengan kegiatan pembangunan agar tidak takut menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum.
Menurut Kasno, pihak yang memiliki bukti atau informasi mengenai dugaan tersebut sebaiknya membuat laporan resmi kepada kepolisian agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum.
“Kalau memang ada pihak yang merasa dirugikan, kami meminta secara terbuka untuk memberikan informasi atau membuat laporan resmi kepada pihak kepolisian. Kalau tidak melalui kepolisian, bisa juga menyampaikan informasinya kepada kami,” katanya.
Kasno menegaskan Pride memiliki perhatian terhadap terciptanya iklim investasi yang aman dan kondusif di Kota Depok. Menurutnya, investasi tidak hanya berkaitan dengan proyek berskala besar, tetapi juga mencakup usaha kecil, pekerjaan pemerintah dan swasta, serta sektor pendidikan maupun nonpendidikan.
“Apapun bentuk investasinya, apakah skala besar maupun kecil, pekerjaan APBD ataupun non-APBD, pendidikan maupun nonpendidikan, semuanya harus mendapatkan rasa aman dan nyaman,” katanya.
Ia berharap Polres Metro Depok dapat menindaklanjuti informasi tersebut secara profesional dan transparan. Dengan demikian, kebenaran mengenai surat yang beredar dapat segera diketahui dan tidak menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.
“Sekali lagi, kami mendesak Polres Metro Depok untuk segera turun ke lapangan dan menyelidiki surat yang diduga berasal dari oknum LPM Jatijajar tersebut,” pungkas Kasno.
