JAKARTA (kabarpublik.id) – Ketua Umum Perkumpulan Penggilingan Padi dan Pengusaha Beras Indonesia (PERPADI) Sutarto Alimoeso menilai tekanan ekonomi global akibat ketegangan geopolitik, proteksionisme, dan fluktuasi harga energi berpotensi mengganggu stabilitas pasokan serta harga beras di Indonesia.
Menurut Sutarto, perubahan proyeksi pertumbuhan ekonomi global pada 2026 menunjukkan masih adanya risiko eksternal yang dapat memengaruhi neraca perdagangan, arus modal, dan nilai tukar rupiah. Kondisi tersebut pada akhirnya dapat berdampak terhadap biaya input pertanian, logistik distribusi, hingga daya beli masyarakat.
“Tekanan ekonomi global perlu diantisipasi karena dapat berdampak pada biaya produksi dan distribusi beras, sekaligus memengaruhi daya beli masyarakat,” ujar Sutarto.
Ia menjelaskan, gangguan pasokan energi dan kenaikan biaya logistik internasional dapat mendorong inflasi impor serta meningkatkan biaya produksi dan distribusi beras.
Bagi industri penggilingan padi, khususnya usaha skala kecil, kondisi tersebut dapat semakin mempersempit margin usaha. Penggilingan kecil selama ini masih menghadapi keterbatasan modal, teknologi, serta fasilitas pengeringan.
Dari sisi domestik, Sutarto menilai fundamental makroekonomi Indonesia relatif terjaga. Namun, pertumbuhan ekonomi masih menghadapi tantangan dalam menciptakan lapangan kerja formal yang berkualitas dan meningkatkan produktivitas.
Ia juga menyoroti penyusutan kelas menengah, meningkatnya pengangguran usia produktif, serta bertambahnya kelompok masyarakat rentan yang berpotensi menekan daya beli, termasuk untuk kebutuhan pokok seperti beras.
Menurutnya, penurunan daya beli dapat berdampak terhadap konsumsi rumah tangga yang selama ini menjadi salah satu motor utama pertumbuhan ekonomi nasional.
“Kenaikan biaya energi, perlambatan upah riil, keterbatasan lapangan kerja formal, dan tekanan inflasi dapat memengaruhi kepercayaan pasar serta meningkatkan risiko tekanan terhadap nilai tukar rupiah,” katanya.
Bagi sektor perberasan, tekanan terhadap rupiah dapat meningkatkan biaya sejumlah input yang bergantung pada komponen impor. Kondisi itu juga berpotensi memperketat likuiditas modal kerja pelaku usaha penggilingan padi.
Sutarto mengingatkan, tekanan ekonomi yang tidak diantisipasi dapat berdampak lebih luas terhadap stabilitas sosial, terutama apabila terjadi gangguan pasokan atau kenaikan harga beras secara signifikan.
Karena itu, ia menilai kepastian hukum, tata kelola ekonomi yang baik, serta konsistensi dan transparansi kebijakan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan investor dan stabilitas ekonomi nasional.
Perkuat Koordinasi
Sutarto menekankan pentingnya koordinasi lintas lembaga dan transparansi kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar rupiah sekaligus memastikan ketersediaan beras.
Menurut dia, sinergi perlu diperkuat antara pemerintah, Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Perum Bulog, Kementerian Pertanian, aparat penegak hukum, dunia usaha, termasuk penggilingan padi, serta kalangan akademisi.
Koordinasi tersebut dapat dilakukan melalui pemantauan kondisi ekonomi dan sosial, kebijakan fiskal dan moneter yang responsif, program perlindungan sosial yang tepat sasaran, serta penegakan hukum terhadap praktik penimbunan, spekulasi, dan manipulasi harga.
Di sektor perberasan, Sutarto mendorong revitalisasi penggilingan padi melalui peningkatan akses pembiayaan, teknologi, dan fasilitas pengeringan.
Selain itu, stabilisasi harga gabah dan beras, optimalisasi peran Bulog dalam penyerapan serta distribusi, dan pengendalian impor berdasarkan kondisi stok dan produksi nasional juga dinilai penting.
Ia juga mendorong pengembangan beras fortifikasi dengan tetap memperhatikan kesiapan industri, ketersediaan bahan baku, standar mutu, harga, serta daya serap pasar.
Sutarto menegaskan bahwa respons kebijakan yang tepat, perlindungan sosial yang efektif, koordinasi lintas lembaga, dan penegakan hukum yang konsisten diperlukan untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan investor.
“Stabilitas nilai tukar rupiah, ketahanan pasokan beras, dan ketahanan ekonomi nasional harus dijaga secara berkelanjutan melalui kebijakan yang konsisten dan koordinasi lintas lembaga,” pungkasnya.
