Laporan : Muh. Yadi [JMSI]
Editor. : Mahmud Marhaba
BANDUNG [KP] – Bagi masyarakat penghasilan rendah, naiknya harga komoditas seperti bawang putih, telor dan minyak goreng menambah beban hidup, meskipun Program Keluarga Harapan (PKH) terus bergulir. Akan tetapi masyarakat miskin tidak semuanya menerima bantuan sosial tersebut, PKH yang dinilai masih tebang pilih, menuai kecemburuan sosial.
Akhir – akhir ini setelah dunia digemparkan oleh wabah penyakit yang mematikan bersumber dari Negeri China yaitu wabah Corona (Kovid-19). Berdampak pada harga bahan pokok komoditas bawang putih, telor dan minyak sayur semakin meroket di seluruh pasar tradisional Bandung Provinsi Jawa Barat.
Kovid-19 apakah benar – benar sebagai pemicu naiknya harga bahan pokok atau kebutuhan masyarakat. Atau memang ada unsur kesengajaan dari oknum distributor yang nakal di negeri ini. Bagi masyarakat miskin sangat membutuhkan perhatian pemerintah untuk memberikan solusi supaya penderitaan masyarakat miskin tidak terlalu berat.
Harga komoditas bawang putih sudah mencapai Rp. 60.000/kg sebelumnya Rp. 36.000/kg, Telor Rp. 26.000/kg sebelumnya Rp. 20.000/kg sedangkan harga minyak goreng curah Rp. 23.000/kg sebelumnya Rp. 18.000/kg. Ketiga komoditas ini merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat miskin dan telor dijadikan lauk istimewa menemani tempe dan tahu.
Sementara itu Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat menurut rencananya akan segera membangun pusat distribusi komoditas pokok masyarakat di sejumlah daerah. Sebagai tindak lanjut perintah Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil (Kang Emil) dan untuk segera dilaksanakan. Dijelaskan oleh Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Jawa Barat, Mohammad Arifin Soedjayana, Jumat (21/02/2020) dalam siaran persnya di Bandung.
Moh. Arifin Soedjayana menyampaikan ungkapan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dengan dibangunnya dan keberadaan pusat distribusi tersebut mampu mengendalikan terjadinya inflasi. Dapat berperan sebagai stabilisasi harga.
“Pengendalian inflasi merupakan salah satu strategi bapak Gubernur, menekan lajunya pertumbuhan ekonomi. Pembangunan pusat distribusi sekaligus menindaklanjuti lahirnya Peraturan Daerah tentang Pusat Distribusi di Jawa Barat,” ungkapnya.
Lebih lanjut Arifin menegaskan, pusat distribusi akan dibangun di 10 hingga 14 titik yang tersebar di sejumlah wilayah di Jawa Barat. Namun pihaknya juga ingin mengoptimalkan terlebih dahulu tempat Sistem Resi Gudang (SRG) yang sudah berdiri sebanyak 13 lokasi di Jawa Barat.
“SRG ini sebagai langkah untuk mengawali pembentukan pusat distribusi, kita optimalkan dulu lah SRG,” pungkasnya.#[KP].
Komentar