JAKARTA (kabarpublik.id) – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mencatat realisasi investasi sebesar Rp3.923,2 triliun selama dua tahun masa jabatan. Investasi tersebut berhasil menyerap lebih dari 5,4 juta tenaga kerja di berbagai sektor.
Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan Roeslani, mengatakan capaian itu merupakan akumulasi investasi sejak triwulan IV 2024 hingga triwulan III 2026.
Keterangan foto: Poster peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.
“Jumlah investasi yang masuk total Rp3.923,2 triliun dan penyerapan tenaga kerjanya adalah 5.485.944 orang,” kata Rosan seusai mengikuti rapat terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (19/10/2026).
Investasi Dalam Negeri Lebih Besar
Berdasarkan data Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, penanaman modal dalam negeri (PMDN) memberikan kontribusi terbesar terhadap total realisasi investasi selama dua tahun terakhir.
Nilai PMDN tercatat mencapai Rp1.998,7 triliun, sedangkan penanaman modal asing (PMA) sebesar Rp1.924,5 triliun.
Komposisi tersebut menunjukkan kontribusi investor domestik yang sedikit lebih besar dibandingkan investor asing dalam mendukung pertumbuhan investasi nasional.
Dari sisi persebaran wilayah, investasi di luar Pulau Jawa juga mencatatkan nilai lebih tinggi dibandingkan investasi di Pulau Jawa.
Realisasi investasi di luar Jawa mencapai Rp2.031 triliun atau 51,8 persen dari total investasi nasional.
Sementara itu, investasi di Pulau Jawa tercatat sebesar Rp1.892,2 triliun atau 48,2 persen.
Sebaran tersebut menunjukkan bahwa investasi tidak hanya terkonsentrasi di Pulau Jawa, tetapi juga berkembang di berbagai daerah lainnya.
Pemerintah Fokus Dorong Hilirisasi Industri
Rosan menegaskan pemerintah tidak hanya mengejar peningkatan nilai investasi, tetapi juga memastikan modal yang masuk memberikan manfaat bagi perekonomian nasional.
Salah satu prioritas pemerintah adalah memperkuat hilirisasi sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah produk dalam negeri sekaligus mendorong industrialisasi.
“Yang kita inginkan dari investasi yang masuk adalah ujungnya industri hilirisasi, di antaranya kemudian industrialisasi,” ujar Rosan.
Menurutnya, investasi yang diarahkan pada sektor hilirisasi diharapkan mampu memperkuat struktur industri nasional dan membuka lebih banyak lapangan pekerjaan.
Dengan demikian, pertumbuhan investasi tidak hanya tercermin dari besarnya modal yang masuk, tetapi juga dari kontribusinya terhadap pembangunan ekonomi.
Perizinan Investasi Libatkan 28 Kementerian dan Lembaga
Untuk meningkatkan daya tarik investasi, pemerintah terus memperbaiki sistem perizinan usaha agar lebih sederhana, cepat, dan memberikan kepastian bagi investor.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengintegrasikan sistem perizinan dengan melibatkan 28 kementerian dan badan terkait.
Integrasi tersebut bertujuan mengurangi hambatan birokrasi yang selama ini berpotensi memperlambat proses investasi.
Pemerintah juga berupaya meningkatkan kepastian hukum, memperjelas prosedur perizinan, serta mempercepat waktu penyelesaian administrasi bagi investor dalam negeri maupun luar negeri.
“Yang diharapkan investor kan semuanya tentunya adalah kepastian. Itu yang kita coba lakukan mengurangi ketidakpastian. Baik dari segi perizinan, baik dari segi waktu, baik dari segi iklim investasi,” kata Rosan.
Pemerintah berharap penyederhanaan regulasi dan penguatan iklim usaha dapat menarik lebih banyak investasi berkualitas, terutama pada sektor industri yang berpotensi menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai tambah ekonomi nasional.
