JAKARTA (kabarpublik) – Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) BPC Jakarta Selatan meminta pemerintah untuk tidak hanya fokus pada pemberian modal bagi pelaku UMKM, tapi juga memperkuat perlindungan di ranah digital.
Permintaan itu disampaikan dalam agenda kolaborasi HIPMI dengan Kementerian UMKM RI (Deputi Bidang Usaha Menengah) di Jakarta, Senin 27 Oktober 2025 lalu.
“Ke depan, Kementerian UMKM jangan cuma bahas soal modal. Kami sebagai UMKM menengah juga butuh perlindungan agar bisa naik kelas,” ujar Wasekum Bidang IX UMKM, Koperasi, dan Kewirausahaan BPC HIPMI Jaksel, Brian Alamsyah kepada kabarpublik.id melalui pesan WhatsApp, Sabtu (8/11/25).
Pemilik Tweve Sport Indonesia ini menjelaskan, kesejahteraan pelaku UMKM di era digital tidak hanya ditentukan oleh modal, tapi juga oleh sistem perlindungan di marketplace seperti TikTok Shop dan platform sejenis.
Menurutnya, ada tiga masalah utama yang perlu jadi perhatian pemerintah yakni terkait keamanan transaksi dan data. Dimana banyak UMKM dirugikan akibat penipuan dan kebocoran data di platform digital.
“HIPMI meminta penguatan sistem keamanan agar pelaku UMKM tidak selalu disalahkan jika muncul komplain dari konsumen,” ucapnya.
Kemudian, terkait kebijakan retur yang Jelas. “HIPMI menilai aturan retur masih lemah dan sering disalahgunakan pembeli. “Banyak kasus barang sudah dipakai tapi tetap di-retur, dan biaya reject-nya ditanggung UMKM,” kata Brian.
Terakhir, HIPMI juga menyoroti kerugian yang dialami penjual saat pembeli menolak paket Cash On Delivery (COD) tanpa alasan jelas. “Seller yang dirugikan karena tetap harus bayar ongkir balik. Ini harus diatur lebih adil,” tegasnya.
Brian berharap pemerintah, lewat koordinasi antara Kementerian UMKM, Kominfo, dan regulator terkait, bisa membangun ekosistem digital yang lebih aman dan berpihak pada pelaku usaha lokal.
“Kalau perlindungan digital diperkuat, UMKM bisa tumbuh lebih sehat tanpa khawatir rugi karena sistem yang lemah,” tutupnya.
