JAKARTA (kabarpublik.id) – Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung meninjau langsung penanganan siswa yang diduga mengalami keracunan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Rumah Sakit Khusus Daerah Duren Sawit, Jakarta Timur, Sabtu (4/4/26).
Pemprov DKI Jakarta memastikan seluruh siswa terdampak mendapatkan penanganan medis secara cepat dan optimal. Kasus ini berkaitan dengan layanan dari SPPG Pondok Kelapa II yang berdampak pada siswa di empat sekolah, yakni SMA Negeri 91, SDN Pondok Kelapa 01, SDN Pondok Kelapa 07, dan SDN Pondok Kelapa 09.
Sebanyak 72 siswa tercatat menjalani perawatan di tiga rumah sakit, yaitu RSKD Duren Sawit, RS Pondok Kopi, dan RS Harum. Sementara beberapa siswa lainnya telah diperbolehkan pulang setelah menjalani pemeriksaan.
“Kami bergerak cepat memastikan seluruh siswa tertangani dengan baik. Saat ini ada 72 yang dirawat di tiga rumah sakit, sementara sebagian lainnya sudah diperbolehkan pulang,” ujar Pramono.
Ia menjelaskan, gejala yang dialami siswa meliputi demam, mual, muntah, dan diare. Meski demikian, kondisi para pasien saat ini relatif stabil.
“Kami berharap pemulihan berlangsung dalam satu hingga dua hari ke depan sehingga anak-anak bisa kembali beraktivitas,” katanya.
Pemprov DKI Jakarta juga telah berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk penanganan lanjutan. Seluruh biaya pengobatan dan pemulihan korban dipastikan ditanggung oleh pemerintah.
“Fokus utama kami adalah memastikan siswa tertangani dengan baik tanpa membebani keluarga dari sisi biaya,” tegasnya.
Selain itu, dilakukan pelacakan oleh Suku Dinas Kesehatan Jakarta Timur untuk mengidentifikasi penyebab kejadian. Sementara operasional SPPG Pondok Kelapa II dihentikan sementara guna evaluasi menyeluruh.
Pemerintah juga menyiapkan langkah alternatif agar program MBG tetap berjalan di sekolah lain tanpa mengganggu pelayanan kepada siswa.
“Keselamatan dan kesehatan anak-anak adalah prioritas utama. Kami akan terus mengawal penanganan ini dan memastikan evaluasi dilakukan secara menyeluruh,” ujar Pramono.
Ia menegaskan bahwa Pemprov DKI Jakarta tetap mendukung program MBG sebagai kebijakan pemerintah pusat, dengan pengawasan yang lebih ketat ke depan.
“Kami mendukung penuh program ini, namun evaluasi akan diperkuat agar pelaksanaannya semakin aman dan tepat sasaran,” pungkasnya.
