Laporan : Iswadi
Editor : YR
MALUKU UTARA [kabarpublik.id] – Menyongsong tahun 2025, Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Utara (Dishut Malut) melakukan pembinaan ASN lingkup Unit Pelaksana Teknis Daerah Kesatuan Pengelolaan Hutan (UPTD KPH).
Pembinaan kedua pada UPTD KPH Halmahera Timur (KPH Haltim) di kantor KPH yang beralamat di Desa Sidomulyo Kecamatan Wasile Kabupaten Halmahera Timur. Kepala Dinas (Kadishut) H. M. Sukur Lila memimpin langsung kegiatan bersama Sekretaris Dinas dan 4 Kepala Bidang.
Mengusung tema “Konsolidasi Dalam Rangka Harmonisasi Gerak dan Langkah Seluruh ASN untuk Meningkatkan Kinerja Organisasi”, pembinaan bertujuan untuk meningkatkan kedisiplinan, motivasi dan kekompakan ASN KPH.
Kepala UPTD KPH Halmahera Timur, Agus Tirta Judha melaporkan jumlah ASN pada unit kerjanya berjumlah 15 orang yang terdiri dari 11 pria dan 4 wanita. Jumlah ASN tersebut dirasa masih kurang mengingat luas wilayah kerja yang cukup besar dimana KPH Haltim membawahi 3 unit KPH.
“Saya berharap ada tambahan tenaga muda yang siap pakai untuk mendukung kerja KPH”, ,harap Agus. Dishut Malut sejak pembentukan UPTD KPH pada awal 2017 lalu terus memberikan dukungan dengan membangun kantor di 10 UPTD KPH berikut sarana prasarana pendukungnya termasuk kendaraan operasional. Namun untuk memenuhi kebutuhan SDM KPH, Dishut menunggu kuota penerimaan CPNS dari BKD Maluku Utara.
Pada arahannya, Kadishut berpesan agar seluruh ASN KPH Haltim meningkatkan kedisiplinan, kekompakan dan pelayanan kepada masyarakat.
“KPH sebagai pengelola hutan di tingkat tapak sudah pasti selalu bersentuhan dengan masyarakat. Oleh karena itu bekerjalah sesuai tupoksi dan tetap mematuhi aturan yang ada”, pinta Sukur.
Menurutnya Dishut akan terus memberikan dukungan operasionalisasi KPH baik terkait anggaran, sarana prasarana dan peningkatan SDM.
“Tahun ini anggaran KPH naik cukup signifikan, saya berharap ini dapat meningkatkan motivasi untuk fokus bekerja membangun kehutanan daerah”, harap Sukur. Terkait SDM beberapa waktu lalu telah dilakukan perekrutan dari jalur Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dan telah didistribusikan ke KPH.
Pembinaan ASN juga diisi dengan sesi diskusi terkait permasalahan yang sering dijumpai di lapangan dan ditutup dengan sesi foto bersama. #[KP]
