OLEH : NURHADI TAHA.
Birokrat merupakan Masyarakat yang di kenal kaum kelompok menengah dalam klasifikasi masyarakat kita. Gagasan dan level kelompok menegah sangat mempengaruhi kehidupan masyarakat pada umumnya.
Birokrasi menurut Bintoro Tjokroamidjojo “1984” birokrasi dimaksudkan untuk mengorganisir secara teratur suatu pekerjaan yang harus dilakukan oleh banyak orang. Dengan demikian sebenarnya tujuan dari adanya birokrasi ialah agar pekerjaan dapat diselesaikan dengan cepat dan terorganisir. Bagimana suatu pekerjaan yang banyak jumlahnya harus diselesaikan oleh banyak orang sehingga tidak terjadi tumpang tindih di dalam penyelesaiannya, itulah yang sebenarnya menjadi tugas dari birokrasi.
Problem birokrasi kita hari ini banyak yang mencitrakan kinerja yang baik mempunyai segudang “prestasi” dengan berbagai indikator di beri penghargaan hingga berbagai lencana pangkat dan sejumlah embel embel yang disematkan. Namun realitasnya ada banyak problem yang terjadi di masyarakat, mulai soal konflik sosial, kemisikinan, penganguran serta nepotisme dalam bekerja maupun dalam kebijakan menjadi potret kita sehari – hari. Lantas bagaimana dengan prestasi birokrasi yang terkadang tak mampu mengubah sejumlah masalah dan kesenjangan sosial yang ada di masyarakat kita.
Kadang aparat yang terlalu kritis di angap ” Melawan” memuji di angap loyal serta berkinerja baik. Di tambah dengan tipe pemimpin yang bersikap power sindrom dengan wajah polos tertawa bahkan bahagia bila mendapat pujian yang manis dari sang aparat . Apalagi kelemahan sosok pemimpin sturktur biologis serta nalurinya telah tuntas di pelajari oleh sang aparaturnya, sehingga benang yang kusut tak bisa di tambal sulam oleh pemimpinnya. Maka segudang problem setiap harinya terus bertumpuk serta tak akan habis apalagi tidak terkelola dengan baik.
Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) pada tanggal 6 September 2018 merilis sebanyak 2.357 orang PNS Pusat dan Daerah yang telah divonis bersalah dan inkrach di Propinsi Gorontalo 32 orang yang terjerat oleh kasus ini. Sunguh realitas ini justru berbeda dengan citra pemerintahan kita dimana setiap tahunnya kita menyabet penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang di anugerahi oleh Badan Pemeriksaan Keuangaan yang mekanismenya melalui verifikasi yang begitu ketat, mulai tata kelola keuangan yang baik hingga transparansi dalam pengelolaan keuangannya.
Prestasi versus problem menjadi wajah pemerintahan dalam birokrasi kita . Krisis moral senatiasa menjadi tontonan di berbagai media sidang – sidang korupsi seolah menjadi hal yang biasa, lumrah , dan wajar dalam setiap perjalanan birokrasi.
Momentum regenerasi kepemimpinan seolah hanya sekedar lipstik dan kampanye yang tak perlu ditunaikan. Janji politik hanya di pangung kampanye , orasi politik yang menyatakan perubahan jauh dari korupsi akan berbuat terbaik bagi rakyat dan program program pro rakyat lainya, semua pupus setelah terpilih dan dinobatkan menjadi Nahkoda pemerintahan. Begitupun sosok birokrat ketika di angkat dan di sumpah menjadi seorang aparat akan bekerja dengan penuh hati , sunguh – sungguh dan penuh tangung jawab. Sungguh ucapan dan janji hanya manis di bibir saja, indah di dengar namun tidak sesuai dengan realitas yang ada. Inikah cerminan birokrasi dan pemimpim kita hari ini ?? Walahu alam bisawab.#
Komentar