JAKARTA (kabarpublik.id) – Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Aljabar Strategic, Arifki Chaniago, menilai gaya komunikasi Purbaya Yudhi Sadewa yang terbuka dan blak-blakan menjadi salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam konteks pergantian dirinya sebagai Menteri Keuangan.
Menurut Arifki, gaya komunikasi tersebut memang mampu meningkatkan popularitas Purbaya di mata masyarakat. Namun, sebagai pejabat yang memegang posisi strategis di bidang keuangan negara, setiap pernyataan yang disampaikan Purbaya memiliki dampak lebih luas, termasuk terhadap pasar dan dinamika politik.
“Purbaya punya gaya komunikasi yang menarik secara politik. Dia berani bicara apa adanya dan tidak terlalu birokratis sehingga mudah mendapat perhatian publik. Tetapi sebagai Menteri Keuangan, setiap pernyataan memiliki konsekuensi yang lebih besar,” ujar Arifki.
Ia menjelaskan, pernyataan Menteri Keuangan dapat ditafsirkan pasar sebagai sinyal mengenai arah kebijakan pemerintah. Di sisi lain, pernyataan yang menyentuh isu politik juga dapat memunculkan persepsi tertentu di kalangan elite.
Salah satu contoh yang disoroti Arifki adalah perdebatan Purbaya dengan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengenai obligasi daerah. Menurut dia, persoalan tersebut pada dasarnya merupakan isu kebijakan fiskal. Namun, posisi Pramono sebagai salah satu tokoh penting PDI Perjuangan membuat polemik tersebut berpotensi memiliki dimensi politik.
“Secara tidak langsung, perdebatan dengan Pramono bisa terbaca sebagai gesekan dengan PDIP. Jadi, isu yang awalnya teknokratis bisa berkembang menjadi isu politik,” katanya.
Arifki juga menyinggung pernyataan Purbaya mengenai persoalan utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung atau Whoosh.
Menurutnya, isu pembiayaan Whoosh memiliki sensitivitas politik karena proyek tersebut sangat terkait dengan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Karena itu, pembahasan mengenai beban utang dan pembiayaan proyek tersebut tidak hanya dilihat dari sisi ekonomi.
“Ketika seorang Menkeu berbicara soal beban pembiayaan Whoosh, publik tidak hanya melihat angka dan utang. Ada legacy pemerintahan sebelumnya yang ikut tersentuh. Karena itu, pernyataan tersebut secara tidak langsung bisa dibaca sebagai evaluasi terhadap kebijakan Jokowi,” ujarnya.
Selain itu, Arifki menyoroti polemik pembagian dividen Danantara dengan Kementerian Keuangan. Ia menilai perbedaan pandangan di dalam pemerintahan merupakan hal yang wajar. Namun, persoalan tersebut menjadi sensitif apabila perbedaan itu terlihat secara terbuka di ruang publik.
“Publik akhirnya bisa menangkap kesan adanya perbedaan kepentingan atau tarik-menarik kewenangan di dalam pemerintahan. Padahal, pemerintah membutuhkan satu pesan yang solid, terutama dalam isu yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara,” katanya.
Arifki mengatakan, sejumlah polemik tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa Purbaya keliru secara substansi. Namun, menurut dia, terdapat pola komunikasi yang sangat terbuka dan berani menyentuh sejumlah isu sensitif.
“Kalau tiga kasus ini ditarik dalam satu garis, bukan berarti Purbaya salah secara substansi. Tetapi terlihat pola komunikasi yang sangat terbuka dan berani masuk ke wilayah sensitif. Ketika yang disentuh adalah PDIP, legacy Jokowi, dan dinamika internal pemerintahan, akumulasi persepsinya bisa menjadi persoalan politik,” jelasnya.
Ia menilai kondisi tersebut menjadi paradoks dari gaya komunikasi Purbaya. Keterbukaan dapat meningkatkan popularitas karena masyarakat merasa memperoleh informasi secara langsung. Namun, semakin strategis posisi seorang pejabat, semakin besar pula kebutuhan untuk menjaga konsistensi komunikasi pemerintah.
“Popularitas publik dan stabilitas pemerintahan itu tidak selalu berjalan beriringan. Menteri Keuangan harus menjaga kepercayaan pasar sekaligus menjaga koordinasi politik di dalam pemerintahan,” kata Arifki.
Karena itu, Arifki menilai apabila gaya komunikasi menjadi salah satu pertimbangan dalam pergantian Purbaya, hal tersebut lebih tepat dipahami sebagai akumulasi persoalan, bukan akibat dari satu pernyataan atau kontroversi tertentu.
“Terlalu sederhana kalau mengatakan Purbaya diganti hanya karena satu pernyataan. Tetapi kalau gaya komunikasi tersebut berulang kali menimbulkan pertanyaan di pasar dan ketidaknyamanan di kalangan elite, tentu biaya politiknya semakin besar,” ujarnya.
Arifki menegaskan, persoalannya bukan sekadar seberapa sering Purbaya berbicara, melainkan konsekuensi dari setiap pernyataan yang disampaikan oleh seorang Menteri Keuangan.
“Blak-blakan bisa menjadi modal popularitas, tetapi belum tentu menjadi modal stabilitas. Untuk seorang Menteri Keuangan, kemampuan mengelola komunikasi sama pentingnya dengan kemampuan mengelola kebijakan. Kalau pasar mulai bertanya-tanya dan elite mulai merasa tidak nyaman, persoalannya sudah bergeser dari sekadar gaya bicara menjadi persoalan politik pemerintahan,” pungkas Arifki.
