JAKARTA (kabarpublik.id) – Pidato kenegaraan Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI dan DPD RI pada 14 Agustus 2026 menjadi perhatian publik. Sejumlah pernyataan Presiden kemudian ramai diperbincangkan di media sosial, termasuk soal upah buruh pengupas bawang dan perintah kepada Panglima TNI serta Kapolri untuk mengusut dugaan keterlibatan aparat dalam aktivitas pertambangan ilegal.
Koordinator SIAGA, Hasanuddin, mengatakan polemik mengenai pernyataan upah buruh perlu diklarifikasi. Namun, menurut dia, perhatian publik juga tidak seharusnya mengabaikan substansi lain dalam pidato Presiden yang dinilai lebih strategis, yakni pemberantasan tambang ilegal.
Keterangan foto: Poster peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.
Dalam pidatonya, Presiden Prabowo menyoroti keberadaan ribuan tambang ilegal yang dinilai sulit berlangsung tanpa kemungkinan adanya keterlibatan atau pembiaran dari oknum pejabat maupun aparat.
Presiden kemudian meminta Panglima TNI dan Kapolri mengusut persoalan tersebut.
Hasanuddin menilai perintah itu perlu mendapat dukungan dan dikawal hingga menghasilkan penindakan yang nyata.
“Kalau memang ada tambang ilegal, harus ditindak. Kalau ada oknum aparat yang membekingi, harus diperiksa. Kalau ada pejabat yang mengetahui tetapi membiarkan, harus dimintai pertanggungjawaban,” kata Hasanuddin.
Menurut dia, pengusutan tidak boleh hanya berhenti pada pekerja di lapangan. Aparat penegak hukum juga perlu menelusuri pihak yang menjadi pemodal, aktor intelektual, pemberi perlindungan, hingga jaringan yang memperoleh keuntungan dari aktivitas pertambangan ilegal.
SIAGA 98 mendorong pemerintah mengungkap sejumlah hal, mulai dari pemilik dan pemodal tambang ilegal, pihak yang memfasilitasi kegiatan tersebut, dugaan keterlibatan aparat TNI dan Polri, keterlibatan pejabat pemerintah, hingga aliran dana dan hasil pertambangan.
Selain itu, pemerintah dinilai perlu menghitung potensi kerugian negara serta dampak lingkungan yang ditimbulkan dari aktivitas tambang ilegal.
Hasanuddin menegaskan, apabila ditemukan keterlibatan oknum TNI atau Polri, proses pemeriksaan harus dilakukan secara profesional, transparan, dan berdasarkan bukti.
“Institusi TNI dan Polri tidak boleh menjadi tameng bagi perilaku oknum. Justru dengan mengusut dan menindak oknum, marwah institusi dapat dijaga,” ujarnya.
SIAGA 98 juga meminta perintah Presiden tidak berhenti sebagai pernyataan politik. Publik, kata Hasanuddin, menunggu tindak lanjut konkret dari aparat penegak hukum.
Jika proses pengusutan dilakukan, hasilnya diharapkan dapat disampaikan kepada masyarakat secara transparan dengan tetap mengikuti ketentuan hukum yang berlaku.
Hasanuddin juga menilai pemberantasan tambang ilegal tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum. Persoalan tersebut menyangkut pengelolaan sumber daya alam, penerimaan negara, kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta potensi korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Karena itu, SIAGA 98 meminta pengusutan tambang ilegal dilakukan secara menyeluruh dan tidak tebang pilih.
“Jangan biarkan media sosial menggeser persoalan utama. Kritik terhadap pernyataan Presiden soal upah buruh merupakan bagian dari demokrasi, tetapi jangan sampai satu potongan video yang viral membuat masyarakat melupakan persoalan tambang ilegal dan dugaan keterlibatan aparat,” kata Hasanuddin.
Menurut dia, persoalan nominal upah dapat diklarifikasi. Namun, dugaan aktivitas pertambangan ilegal dan kemungkinan keterlibatan aparat harus ditindaklanjuti melalui proses hukum yang transparan.
SIAGA 98 berharap komitmen pemerintah dalam menjaga kepentingan nasional dapat dibuktikan melalui tindakan nyata, termasuk memberantas praktik pertambangan ilegal yang berpotensi merugikan negara dan masyarakat.
