JAKARTA (kabarpublik.id) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menindaklanjuti beredarnya video di media sosial terkait dugaan penyalahgunaan kendaraan dinas oleh oknum pegawai untuk kepentingan pribadi.
Melalui Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta, pemerintah menegaskan bahwa penggunaan kendaraan dinas di luar kepentingan kedinasan merupakan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku.
Kepala BPAD DKI Jakarta, Faisal Syafruddin, menyampaikan pihaknya telah melakukan penelusuran internal untuk mengidentifikasi pihak terkait, sekaligus berkoordinasi dengan Inspektorat guna proses pemeriksaan lebih lanjut.
“Penggunaan kendaraan dinas harus sesuai dengan peruntukannya. Tindakan di luar kedinasan tidak dibenarkan. Saat ini kami telah melakukan penelusuran internal dan berkoordinasi dengan Inspektorat untuk proses pemeriksaan,” ujarnya di Jakarta, Senin (6/4/26).
Kasus ini mencuat setelah video yang memperlihatkan dugaan penggunaan kendaraan dinas oleh oknum pegawai di kawasan Puncak, Jawa Barat viral di media sosial.
Faisal menambahkan, peristiwa tersebut menjadi bahan evaluasi bagi Pemprov DKI untuk memperketat pengawasan serta meningkatkan kedisiplinan aparatur dalam penggunaan aset daerah.
“Ini menjadi evaluasi bagi kami untuk memperkuat pengawasan dan memastikan seluruh pegawai lebih disiplin dan bertanggung jawab dalam penggunaan kendaraan dinas maupun aset daerah lainnya,” katanya.
Ia juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat atas kejadian tersebut dan menegaskan komitmen pemerintah dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel.
