JAKARTA (kabarpublik.id) – Perpustakaan Nasional Republik Indonesia terus memperkuat perannya dalam meningkatkan budaya literasi masyarakat melalui berbagai program strategis.
Lembaga ini tidak hanya menyediakan sumber pengetahuan, tetapi juga aktif mendorong masyarakat agar gemar membaca dan berpikir kritis.
Salah satu program unggulan yang menjadi fokus adalah Relawan Literasi Masyarakat (Relima). Program ini bertujuan mendekatkan literasi kepada berbagai lapisan masyarakat sekaligus mengubah paradigma perpustakaan dari sekadar tempat penyimpanan buku menjadi pusat aktivitas, kreativitas, dan pemberdayaan.
Kepala Perpusnas, E. Aminudin Aziz, menegaskan bahwa literasi merupakan fondasi penting dalam membangun martabat bangsa. Ia menyebut penguatan RELIMA sebagai langkah strategis untuk menghadirkan dampak nyata di tengah masyarakat.
“Yang kita kejar bukan sekadar program berjalan, tetapi dampaknya. Relima memberikan efek besar karena langsung menggerakkan masyarakat,” ujarnya di Jakarta, Senin (6/4/26).
Pada 2026, jumlah relawan Relima tercatat mencapai 360 orang yang tersebar di sekitar 200 kabupaten/kota di seluruh Indonesia.
Peningkatan jumlah relawan ini tetap dilakukan meski anggaran mengalami penurunan, menegaskan pendekatan berbasis dampak yang diusung Perpusnas.
Aminudin menekankan, tidak ada bangsa yang mampu mencapai martabat tinggi tanpa tingkat literasi yang baik. Literasi, menurutnya, tidak hanya sebatas kemampuan membaca dan menulis, tetapi juga mencakup kemampuan berpikir kritis, mengevaluasi informasi, hingga menciptakan inovasi.
“Literasi adalah fondasi peradaban manusia, dari mengenali lingkungan hingga menciptakan hal baru,” tambahnya.
Dalam aspek kebijakan, Perpusnas juga mendorong alokasi minimal 10 persen dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) untuk pengadaan buku bacaan nonteks. Kebijakan ini dinilai sebagai bentuk dukungan pemerintah dalam memperkuat ekosistem literasi di lingkungan pendidikan.
Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tantangan. Sejumlah sekolah dihadapkan pada kebutuhan pemenuhan buku teks wajib sekaligus penyediaan buku pengayaan, sehingga pemanfaatan anggaran tersebut belum optimal.
Selain itu, Perpusnas terus mengakselerasi transformasi perpustakaan berbasis inklusi sosial. Perpustakaan diharapkan menjadi ruang interaktif yang mempertemukan ide, gagasan, dan aktivitas masyarakat.
Aminudin juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam membangun ekosistem literasi nasional. Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan komunitas menjadi kunci keberhasilan.
“Perpusnas harus didengar, bukan hanya oleh masyarakat, tetapi juga oleh para pengambil kebijakan. Di sinilah fondasi pembangunan manusia dibentuk,” pungkasnya.
