JAKARTA (kabarpublik.id) – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta membebaskan biaya retribusi selama enam bulan bagi pedagang yang telah direlokasi ke Lokasi Binaan (Lokbin) Pasar Ikan Kramat Jati, Jakarta Timur.
Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung Wibowo mengatakan kebijakan tersebut diberikan untuk membantu pedagang beradaptasi setelah dipindahkan dari lokasi sebelumnya. Di sisi lain, relokasi dilakukan untuk mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik.
“Kami sudah memutuskan, selain memberikan ruang untuk para pedagang bisa mencari nafkah sekaligus mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik, maka untuk tempat ini, Lokbin yang ada di Kramat Jati bagi para pedagang, selama enam bulan kami beri retribusi atau iurannya kami gratiskan,” kata Pramono seusai meninjau Lokbin Pasar Ikan Kramat Jati, Selasa malam.
Setelah masa pembebasan retribusi berakhir, pedagang akan dikenakan biaya Rp180.000 per bulan. Besaran tersebut setara dengan sekitar Rp6.000 per hari.
Selain memberikan keringanan biaya, Pemprov DKI juga akan membantu memperkenalkan lokasi baru tersebut kepada masyarakat. Pramono meminta Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta ikut menyosialisasikan keberadaan Lokbin Kramat Jati.
Menurut dia, sosialisasi diperlukan karena masih banyak masyarakat yang belum mengetahui lokasi baru para pedagang tersebut.
“Karena pemindahan ini banyak orang yang mungkin belum tahu, maka saya minta kepada Dinas Kominfotik untuk dibantu menyampaikan kepada publik bahwa silakan belanja di tempat ini karena ini terbuka,” ujarnya.
Pemprov DKI juga berencana melakukan pembenahan sejumlah fasilitas di Lokbin Kramat Jati. Perbaikan antara lain mencakup saluran air dan sirkulasi udara.
Pramono turut meminta agar kipas angin dipasang di area tersebut untuk meningkatkan kenyamanan pedagang dan pengunjung.
Ia berharap penataan Lokbin Kramat Jati dapat membuat kawasan tersebut lebih rapi dan nyaman. Dengan demikian, aktivitas perdagangan dapat berlangsung tanpa kembali mengganggu arus lalu lintas.
Sebelumnya, Pramono menginstruksikan penataan kawasan Jalan Raya Bogor, Kramat Jati, Jakarta Timur. Salah satu langkah yang dilakukan adalah merelokasi pedagang kaki lima (PKL) yang selama ini dinilai menjadi salah satu faktor kemacetan dan menyebabkan kawasan terlihat kumuh.
Melalui relokasi tersebut, Pemprov DKI berupaya menata aktivitas perdagangan sekaligus mengembalikan fungsi jalan dan ruang publik di kawasan Kramat Jati.
