KOTAMOBAGU (kabarpublik.id) – Pemerintah Kota Kotamobagu terus mendorong peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan melalui inovasi dan aksi perubahan. Salah satunya melalui program Siap Data Kotamobagu yang dikembangkan dalam rangkaian Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Kemendagri PPSDM Regional Makassar Tahun 2026.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan (Tapem) Setda Kota Kotamobagu, Rifai Bambela, turut mendorong penerapan program tersebut melalui sosialisasi kepada jajaran pemerintahan di wilayah yang menjadi lokasi uji coba.
Program Siap Data Kotamobagu dirancang untuk memperkuat pengelolaan data pemerintahan agar lebih terintegrasi, akurat, mudah diakses, dan dapat digunakan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan.
Pada tahap awal, program ini diterapkan melalui pilot project di dua kecamatan dan dua kelurahan, yakni Kecamatan Kotamobagu Barat, Kecamatan Kotamobagu Timur, Kelurahan Kotamobagu, dan Kelurahan Motoboi Besar.
Penerapan di wilayah percontohan tersebut diharapkan menjadi tahap evaluasi sekaligus pengembangan sistem sebelum program diperluas ke wilayah lain di Kota Kotamobagu.
Rifai mengatakan, ketersediaan data yang berkualitas merupakan salah satu faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif. Data tidak hanya diperlukan untuk menyusun program kerja, tetapi juga menjadi dasar dalam menentukan kebijakan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
“Siap Data Kotamobagu diharapkan mampu mendorong tersedianya data pemerintahan yang lebih tertata, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga dapat menjadi dasar dalam mendukung pelaksanaan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Rifai.
Ia menambahkan, Bagian Tata Pemerintahan akan terus memperkuat koordinasi antarpihak, meningkatkan pelayanan administrasi pemerintahan, serta membenahi pengelolaan data dan informasi.
Pemanfaatan teknologi informasi juga menjadi bagian dari upaya tersebut. Digitalisasi pengelolaan data dinilai penting untuk mendukung pemerintahan daerah yang lebih modern, efektif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.
“Upaya tersebut menjadi bagian dari komitmen organisasi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang profesional, responsif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” ujarnya.
