JAKARTA (kabarpublik.id) – Peringatan 81 tahun kemerdekaan Indonesia dinilai harus menjadi momentum untuk mengevaluasi arah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan cita-cita kemerdekaan berupa kedaulatan, keadilan, demokrasi, dan kesejahteraan benar-benar dirasakan masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jakarta Timur dalam momentum HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 2026.
Menurut GMNI Jakarta Timur, kemerdekaan tidak semestinya dimaknai hanya melalui upacara dan perayaan seremonial. Peringatan kemerdekaan juga harus menjadi kesempatan untuk melihat kembali sejauh mana negara menjalankan amanat konstitusi dan memenuhi kebutuhan rakyat.
Proklamasi Kemerdekaan pada 17 Agustus 1945 bukan akhir perjuangan bangsa Indonesia. Setelah proklamasi, Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari upaya mempertahankan kemerdekaan, persoalan ekonomi, dinamika politik, hingga persoalan hukum dan demokrasi.
Karena itu, GMNI Jakarta Timur menilai semangat kemerdekaan harus terus diwujudkan melalui perjuangan di bidang politik, ekonomi, hukum, dan demokrasi.
Kritik Dinilai Bagian dari Demokrasi
GMNI Jakarta Timur menilai kekuasaan harus tetap berada dalam koridor hukum dan konstitusi. Pemerintah juga harus membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan kritik dan mengawasi jalannya pemerintahan.
Organisasi tersebut berpandangan bahwa kritik terhadap pemerintah tidak dapat serta-merta dianggap sebagai sikap anti-pemerintah atau anti-negara. Kritik yang disampaikan secara konstruktif justru dinilai sebagai bagian dari mekanisme demokrasi.
Momentum HUT RI ke-81 juga dikaitkan dengan agenda pemerintahan Prabowo-Gibran. Dalam pidato kenegaraan pada 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo menyampaikan sejumlah capaian pemerintah dan agenda pembangunan nasional.
Pemerintah mengusung tema kemerdekaan 2026, “Indonesia Berdaulat, Adil, dan Makmur.” GMNI Jakarta Timur menilai tema tersebut perlu dibuktikan melalui kebijakan yang berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
GMNI Sampaikan “Tuntutan 08”
Sebagai bentuk evaluasi, GMNI Jakarta Timur menyampaikan delapan tuntutan yang disebut sebagai “Tuntutan 08”. Nama tersebut dikaitkan dengan angka 08 yang selama ini identik dengan Presiden Prabowo Subianto.
Delapan tuntutan tersebut adalah:
- Memeriksa pihak-pihak yang diduga terlibat dalam aliran dana terkait dugaan tindak pidana korupsi program Makan Bergizi Gratis (MBG).
- Meminta militer tidak terlibat dalam kapitalisasi program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) serta mengembalikan prajurit pada tugas pokoknya.
- Meminta negara menyampaikan permohonan maaf atas kematian pejuang demokrasi Affan Kurniawan.
- Meminta Presiden Prabowo Subianto mengevaluasi dan merombak menteri yang dinilai bermasalah dalam Kabinet Merah Putih.
- Meminta pemerintah mengembalikan dana pendidikan yang dialihkan untuk program Makan Bergizi Gratis.
- Meminta pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang diduga terlibat dalam upaya melindungi dugaan tindak pidana korupsi yang berkaitan dengan Febrie Adriansyah.
- Mendesak pemerintah dan DPR RI segera mengesahkan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai bagian dari upaya memperkuat pemberantasan korupsi.
- Meminta Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman mengundurkan diri karena dinilai tidak mampu menjalankan fungsi pengawasan terkait polemik di tubuh Polri dan Kejaksaan.
Minta Pemerintah Serius Menindaklanjuti
Ketua GMNI Jakarta Timur sekaligus Jenderal Lapangan Aliansi Cipayung Merdeka, Jansen Henry Kurniawan, mengatakan tuntutan tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap kondisi bangsa.
Jansen menyebut tuntutan itu juga pernah disuarakan GMNI Jakarta Timur bersama Aliansi Cipayung Merdeka dalam aksi massa pada 14 Agustus 2026 di kawasan Silang Monas Selatan, Jakarta.
Menurutnya, pemerintah perlu menanggapi tuntutan mahasiswa secara serius sebagai bagian dari tanggung jawab terhadap masyarakat.
“Dalam momentum hari kemerdekaan ini, kami meminta Presiden dan Wakil Presiden menyelesaikan Tuntutan 08 secara serius dan sungguh-sungguh sebagai bentuk komitmen pemerintah terhadap rakyat,” ujar Jansen.
Ia menegaskan mahasiswa akan terus mengawal berbagai persoalan yang dinilai berkaitan dengan kepentingan publik. Menurutnya, penyampaian aspirasi merupakan bagian dari tanggung jawab moral mahasiswa sebagai generasi penerus bangsa.
Jansen juga menyatakan bahwa jika tuntutan tersebut tidak mendapatkan respons, masyarakat dan mahasiswa akan terus menggunakan jalur konstitusional untuk menyampaikan aspirasi, termasuk melalui aksi demonstrasi.
