JAKARTA (kabarpublik.id) – Presiden Prabowo Subianto melantik Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Pelantikan tersebut merupakan bagian dari perombakan atau reshuffle Kabinet Merah Putih. Sebelumnya, Sugiono menjabat sebagai Menteri Luar Negeri sejak 21 Oktober 2024.
Keterangan foto: Poster peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.
Dalam prosesi pelantikan, Sugiono mengucapkan sumpah jabatan untuk menjalankan tugas sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan.
“Saya akan setia kepada Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi darmabakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Sugiono di Istana Negara, Jakarta.
Selama menjabat sebagai Menteri Luar Negeri, Sugiono terlibat dalam sejumlah agenda diplomasi Indonesia, termasuk penguatan hubungan bilateral, kerja sama multilateral, serta perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.
Kementerian Luar Negeri di bawah kepemimpinannya disebut telah memulangkan lebih dari 27 ribu WNI yang berada dalam kondisi terancam di berbagai negara.
Di antaranya, lebih dari 1.200 WNI dipulangkan dari Myanmar setelah terjaring kasus penipuan daring. Selain itu, sebanyak sembilan aktivis Global Sumud Flotilla 2.0 yang ditangkap Israel juga telah dipulangkan.
Pemerintah juga memulangkan lebih dari 8.000 WNI dari Kamboja serta sejumlah WNI yang terdampak situasi konflik dan peperangan di Iran.
Di bidang diplomasi multilateral, Sugiono turut mendorong peran Indonesia dalam berbagai forum internasional. Indonesia dipercaya menjadi Presiden Dewan HAM PBB pada 2026, yang disebut sebagai capaian pertama bagi Indonesia.
Indonesia juga terpilih sebagai anggota Dewan Pemeriksa PBB (United Nations Board of Auditors) untuk periode 2026–2032.
Selain itu, Indonesia resmi menjadi anggota penuh BRICS pada Januari 2025. Keputusan tersebut terjadi sekitar dua bulan setelah Sugiono menyampaikan keinginan Indonesia untuk bergabung dengan kelompok ekonomi tersebut pada Oktober 2024.
Pada September 2026, Sugiono mewakili Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Majelis Umum ke-81 PBB di New York, Amerika Serikat.
Dalam forum tersebut, Sugiono menyampaikan sikap Indonesia mengenai dukungan terhadap Palestina, penguatan multilateralisme, reformasi PBB, serta pentingnya ketahanan nasional untuk memperkuat ketahanan kawasan.
