GMNI Desak Menhan Evaluasi SPPI Usai Dua Peserta Meninggal Saat Latihan Kemiliteran

JAKARTA (kabarpublik.id) – Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (DPP GMNI) meminta Kementerian Pertahanan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia (SPPI) setelah dua peserta dilaporkan meninggal dunia dalam rangkaian Latihan Dasar Kemiliteran (Latsarmil).

GMNI menilai kewajiban mengikuti pelatihan militer bagi calon pengelola Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP) dan Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) merupakan kebijakan yang perlu dipertanyakan relevansi dan urgensinya.

Ketua Bidang Pertahanan dan Keamanan DPP GMNI, Luhut Situmorang, mengatakan jabatan pengelola koperasi maupun kampung nelayan pada dasarnya merupakan posisi sipil yang membutuhkan kemampuan manajerial, bukan kompetensi militer.

“Pengelolaan koperasi dan pemberdayaan ekonomi masyarakat membutuhkan kemampuan tata kelola usaha, keuangan, logistik, serta pengembangan ekonomi rakyat. Karena itu, perlu dijelaskan apa relevansi latihan dasar kemiliteran terhadap tugas-tugas tersebut,” ujar Luhut dalam keterangannya.

Menurut GMNI, meninggalnya dua peserta tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan teknis pelaksanaan pelatihan. Peristiwa tersebut dinilai harus menjadi bahan evaluasi terhadap desain kebijakan yang mewajibkan pelatihan militer bagi peserta program pembangunan ekonomi masyarakat.

GMNI juga mempertanyakan dasar akademik, landasan kebijakan, serta efektivitas program tersebut dalam meningkatkan kapasitas calon pengelola KDMP dan KNMP.

“Jika tujuan utama program ini adalah memperkuat ekonomi desa dan meningkatkan kesejahteraan nelayan, pemerintah perlu menjelaskan alasan penggunaan pendekatan militeristik dalam proses pembinaannya,” kata Luhut.

Selain itu, organisasi mahasiswa tersebut menyoroti pentingnya menjaga batas yang jelas antara fungsi pertahanan negara dan program-program pembangunan sipil. Menurut GMNI, penguatan ekonomi kerakyatan seharusnya dilakukan melalui pendekatan profesional, partisipatif, dan berbasis kebutuhan masyarakat.

Atas peristiwa tersebut, DPP GMNI menyampaikan sejumlah tuntutan kepada Kementerian Pertahanan, yakni:

1. Bertanggung jawab secara politik atas meninggalnya dua peserta SPPI selama mengikuti pelatihan.
2. Membuka secara transparan dasar hukum, kajian akademik, serta hasil evaluasi program Latsarmil bagi calon pengelola KDMP dan KNMP.
3. Menyampaikan kepada publik penggunaan anggaran negara yang dialokasikan untuk pelaksanaan program tersebut.
4. Menghentikan kewajiban Latihan Dasar Kemiliteran bagi jabatan sipil yang tidak berkaitan langsung dengan fungsi pertahanan negara.
5. Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program SPPI di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan.

GMNI menegaskan keselamatan warga negara harus menjadi prioritas utama dalam setiap kebijakan pemerintah. Organisasi tersebut berharap insiden yang menelan korban jiwa itu menjadi momentum untuk meninjau kembali penerapan pendekatan militer dalam program-program pembangunan sipil agar lebih tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.