GORONTALO [kabarpublik.id] – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Gorontalo mengadakan Rapat Koordinasi Evaluasi Potensi Pelanggaran Hukum dan Etika dalam Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2024.
Rapat yang berlangsung di Hotel Grand Q, Kota Gorontalo, Selasa (10/12/2024) ini, dibuka oleh Plh. Ketua KPU Provinsi Gorontalo, Hendrik Imran, didampingi anggota KPU lainnya, yakni Risan Pakaya, Opan Hamsah, dan Plh. Sekretaris Marleni Makuta.
Dalam sambutannya, Hendrik menegaskan pentingnya evaluasi untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran hukum dan etika, khususnya pasca pelaksanaan Pilkada serentak yang telah berlangsung pada 27 November 2024.
“Kegiatan ini menjadi wadah untuk mengevaluasi kinerja penyelenggara, termasuk melihat potensi aduan pelanggaran hukum maupun etika dalam Pilkada. Saya bersyukur, Gorontalo tidak menghadapi permasalahan besar seperti Pemungutan Suara Ulang (PSU), Pemungutan Suara Lanjutan (PSL), maupun Pemungutan Suara Susulan (PSS). Ini menjadi tolak ukur kinerja kita,” ujar Hendrik.
Ia juga mengingatkan jajarannya untuk mempersiapkan diri menghadapi tahapan sengketa di Mahkamah Konstitusi (MK) yang akan datang.
Dalam kegiatan ini, turut hadir sebagai narasumber Anggota Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI, Muhammad Tio Aliansyah, yang menyampaikan materi tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Penyelenggara Pemilu.
Tio juga memaparkan rekapitulasi penanganan perkara yang telah dan sedang ditangani oleh DKPP.
Ia menghimbau agar penyelenggara pemilu, termasuk jajaran ad hoc, bekerja sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjaga prinsip integritas.
“Saya mengapresiasi penyelenggara Pilkada di Gorontalo yang telah melaksanakan tugasnya dengan baik, sehingga hasil yang dicapai dapat ditetapkan sesuai prinsip-prinsip integritas,” kata Tio.
Kegiatan ini dihadiri oleh Ketua, Anggota, Sekretaris, serta Kepala Sub Bagian KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Gorontalo. Jajaran pejabat fungsional dan struktural KPU Provinsi Gorontalo juga turut hadir.
