JAKARTA (kabarpublik.id) – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Dudung Abdurachman menegaskan komitmennya memperkuat upaya menjaga keutuhan, persatuan, dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Dudung menyampaikan hal itu setelah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menko Polkam di Istana Negara, Jakarta, Kamis (1/10/2026).
Keterangan foto: Poster peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.
“Masalah keutuhan, persatuan, dan kesatuan negara ini yang harus kita tingkatkan kembali,” kata Dudung.
Menurut Dudung, penguatan persatuan dan stabilitas keamanan menjadi bagian dari tugasnya dalam mengawal pelaksanaan Asta Cita pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Ia mengatakan Kemenko Polkam juga akan memastikan program strategis nasional, program prioritas nasional, dan program unggulan pemerintah berjalan sesuai dengan arah kebijakan yang telah ditetapkan.
“Ini yang akan kita kawal,” ujarnya.
Dudung menyadari tugas sebagai Menko Polkam tidak ringan, terutama dengan dinamika situasi keamanan saat ini. Karena itu, ia akan memperkuat koordinasi dan sinkronisasi dengan kementerian serta lembaga yang berada di bawah koordinasi Kemenko Polkam.
“Langkah awal saya akan koordinasi dengan semua instansi terkait dari kelembagaan di bawah koordinasi Polhukam adalah sinkronisasi situasi keamanan saat ini untuk semakin kondusif,” katanya.
Koordinasi tersebut, lanjut Dudung, akan dilakukan dengan memperkuat pelaksanaan tugas yang selama ini telah berjalan di bawah kepemimpinan pejabat sebelumnya.
Dudung dilantik menggantikan Djamari Chaniago. Sebelum dipercaya menjadi Menko Polkam, Dudung menjabat sebagai Kepala Staf Kepresidenan (KSP).
Dalam rangkaian pelantikan yang sama, Presiden Prabowo juga melantik sejumlah pejabat negara, antara lain Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo sebagai Kepala Staf Kepresidenan, Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi, Arrmanatha Nasir sebagai Menteri Luar Negeri, serta Muhammad Sarmuji sebagai Menteri Perindustrian.
Presiden juga melantik Dradjad Hari Wibowo sebagai Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Nurkholisoh Ibnu Aman dan Luky Alfirman sebagai Wakil Menteri Keuangan, Muhammad Saleh Mustafa sebagai Wakil Menteri Pertanian, Irwan Meilano sebagai Wakil Menteri Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan, serta Komisaris Jenderal Polisi Dedi Prasetyo sebagai Kepala Badan Reforma Agraria Nasional (BRAN).
Selain itu, Nuzran Joher dilantik sebagai Ketua Ombudsman Republik Indonesia dan Radian Syam sebagai anggota Ombudsman. Presiden juga melantik Ariyanto Wibowo sebagai Wakil Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) serta Muhammad Fadhil Imran sebagai Wakil Kepala Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa.
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari perombakan kabinet atau reshuffle terbaru dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
