Dinas P2PA Provinsi Gorontalo Serap Aspirasi Perempuan, Anak, dan Disabilitas untuk RKPD 2025

BERITA, DAERAH, GORONTALO28 Dilihat

Laporan : Ifan Saluki
Editor : YR

GORONTALO [kabarpublik.id] – Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) Provinsi Gorontalo menggelar Forum Konsultasi Publik yang bertujuan untuk menyerap aspirasi dari berbagai kelompok perempuan, anak, disabilitas, dan kelompok rentan. Kegiatan ini merupakan bagian dari penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025.

Forum yang menghadirkan GEDSI Government Response Manajer SKALA dari Jakarta ini, dibuka oleh Sekretaris Daerah Provinsi Gorontalo, Sofian Ibrahim, di Ballroom Hotel FOX Kota Gorontalo, Rabu, (03/04/2024).

Dalam sambutannya, Sekda Sofian menyampaikan bahwa dalam 24 tahun terakhir, Pemerintah Provinsi terus berupaya mewujudkan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Meskipun telah mencapai berbagai pencapaian, namun ia akui masih terdapat permasalahan yang memerlukan perhatian serius, seperti masalah kemiskinan ekstrem, gini rasio, IPM dan angka prevelensi stunting.

Capaian dan kondisi tersebut, kata Sofian, memberikan gambaran serta sinyal yang kuat pada semua pihak bahwa ada permasalahan yang cukup mendasar pada setiap aspek pembangunan. Salah satu aspek yang turut berkontribusi pada capaian permasalahan tersebut terkait gender, disabilitas dan inklusi sosial.

“Olehnya itu, saya ingin forum konsultasi publik ini menekankan kepada empat aspek (kaum perempuan, anak, disabilitas dan kaum rentan) agar benar – benar di konsultasi dengan baik ke seluruh stakeholder. Sehingga bisa melahirkan program usulan yang bisa diakomodir lebih detail lagi oleh OPD terkait,” harap Sekda Sofian.

“Sudah saatnya forum konsultasi ini melahirkan hal – hal detail yang bisa kita angkat dan bisa di jadikan agenda di tahun 2025, karena kami saat ini sedang menyusun rencana kerja. Mudah – mudahan lewat forum ini teman-teman bisa melakukan berbagai hal yang bisa kita koordinasikan antara pemerhati empat aspek dengan kita sebagai pemerintah,” tambahnya.

Di tempat yang sama, GEDSI Government Response Manajer SKALA dari Jakarta, Very Yuniver, juga memberikan dukungan penuh terhadap kegiatan ini.

Menurutnya, forum konsultasi publik menjadi momentum yang sangat baik untuk memastikan perencanaan yang lebih inklusif, serta memperhatikan hak dan kebutuhan kelompok rentan seperti anak, lansia, dan disabilitas, serta hak perempuan agar terintegrasi dengan baik dalam dokumen perencanaan.

Apa Reaksi Anda?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0

Komentar