JAKARTA (kabarpublik) – Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (SMU) PBB di New York.
Presiden dijadwalkan berpidato di urutan ketiga, setelah Presiden Brasil, Inacio Lula da Silva, dan Presiden AS, Donald Trump.
Menurut rencana Prabowo akan berpidato pada sesi pembahasan Solusi Dua Negara untuk Palestina. Sehari kemudian, Selasa (23/9/2025), Prabowo dijadwalkan mengikuti debat umum SMU PBB.
Menyikapi itu, anggota Komisi I DPR RI, Amelia Anggraini, sejak awal menekankan, Indonesia konsisten menempatkan kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Posisi Indonesia terhadap Palestina sangat jelas, mendukung penuh perjuangan rakyat meraih kedaulatan.
“Saya berharap presiden menggemakan semangat itu, sekaligus memperkuat suara Indonesia di forum global,” kata Amelia kepada media, di Jakarta, Minggu (21/9/2025).
Dia menilai momentum Sidang PBB penting untuk menegaskan kembali komitmen dunia terhadap Two-State Solution atau solusi dua negara sebagai jalan damai yang adil dan berkelanjutan.
Selain itu, Deklarasi New York terbaru yang memberikan dukungan makin luas terhadap kemerdekaan Palestina merupakan babak baru dalam hukum internasional. Indonesia, kata dia, punya peran strategis untuk memastikan dukungan itu terkonversi menjadi aksi nyata.
“Jadi, bukan hanya sekadar kecaman, tetapi juga dorongan agar dunia internasional berani mengambil langkah konkret menghentikan agresi Israel dan membuka akses kemanusiaan ke Gaza,” kata dia, seperti dikutip dari Parlementaria.
Politisi Nasdem itu juga mengecam keras serangan darat yang dilancarkan militer Israel baru-baru ini ke Kota Gaza, hingga menimbulkan korban jiwa dalam jumlah besar, termasuk perempuan dan anak-anak yang dinilai sebagai pelanggaran serius terhadap hukum humaniter internasional.
Dia juga meminta Kementerian Luar Negeri RI segera mengambil langkah diplomasi aktif, baik bilateral maupun multilateral, guna menekan Israel agar menghentikan agresinya.
Jangan sampai, tambah Amelia, Dewan Keamanan PBB dan komunitas internasional hanya diam menanggapi serangan itu, harus segera bertindak tegas sesuai mandat Piagam PBB dan hukum internasional.
“Kemanusiaan harus ditempatkan di atas segalanya. Tidak ada alasan dan dalih yang dapat membenarkan pembunuhan massal terhadap warga sipil,” pungkasnya.
