JAKARTA (kabarpublik) – Usulan penggabungan Badan Urusan Logistik (Bulog) dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) menjadi satu Kementerian perlu kajian mendalam.
Demikian dikatakan anggota Komisi IV DPR RI, Hindun Anisah, menanggapi wacana yang belakangan berkembang. Menurutnya, kajian mendalam sangat diperlukan agar tidak menimbulkan persoalan baru dalam tata kelola pangan nasional.
“Setiap usulan yang menyangkut kelembagaan strategis seperti Bulog dan Bapanas harus dikaji komprehensif. Kita perlu melihat manfaat jangka panjangnya bagi kedaulatan pangan, efisiensi birokrasi, dan kesejahteraan petani,” kata Hindun, seperti dikutip dari Parlementaria, di Jakarta, Selasa (14/10/2025).
Dia juga menjelaskan, penggabungan menjadi kementerian memang bisa memberi sejumlah keuntungan, antara lain memperkuat koordinasi dan pengambilan keputusan dalam kebijakan pangan nasional. Selain itu, perubahan menjadi kementerian juga mempercepat respons terhadap krisis pangan dan stabilisasi harga, serta memperjelas rantai komando dari hulu hingga hilir dalam distribusi pangan.
Namun dia juga mengingatkan potensi kerugian dan tantangan yang perlu diantisipasi. Kalau tidak disiapkan matang, bisa terjadi tumpang tindih kewenangan, pembengkakan birokrasi.
“Atau justru memperlambat kinerja di lapangan. Kita tidak ingin reformasi kelembagaan justru menambah beban baru,” tegasnya.
Lebih lanjut Hindun menilai, apapun bentuk kelembagaannya, pemerintah harus fokus memperbaiki distribusi beras nasional. Rantai distribusi yang efisien adalah kunci agar harga beras stabil dan pasokan tetap terjaga di seluruh wilayah Indonesia.
“Yang paling penting adalah bagaimana kebijakan pangan ini berdampak langsung pada kesejahteraan petani. Jangan sampai petani terus berada di posisi lemah dalam rantai nilai pangan nasional,” pungkasnya.
