JAKARTA (kabarpublik.id) – Anggota Komisi VII DPR RI Samuel JD Wattimena mendukung komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, ia mengingatkan agar visi tersebut diterjemahkan secara konsisten melalui kebijakan dan program kementerian/lembaga.
Samuel menilai upaya meningkatkan kesejahteraan rakyat merupakan tujuan yang perlu didukung. Menurut dia, keberhasilannya sangat bergantung pada pelaksanaan kebijakan di lapangan.
“Saya menyetujui dan mendukung pembicaraan beliau bahwa pemerintah harus menyejahterakan masyarakat. Dengan berbagai presentasi beliau, tujuan utamanya menyejahterakan masyarakat. Itu sesuatu yang menurut saya nasionalis sekali,” kata Samuel di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2026).
Meski demikian, Samuel menilai masih terdapat potensi ketidaksesuaian antara arahan Presiden dan implementasi kebijakan di sejumlah kementerian dan lembaga. Kondisi tersebut, menurut dia, menjadi bagian yang perlu mendapat perhatian melalui fungsi pengawasan DPR RI.
Samuel mengatakan Komisi VII akan memastikan kementerian dan lembaga yang menjadi mitra kerja komisi mampu menerjemahkan arahan Presiden ke dalam program yang konkret dan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Menjadi tugas Komisi VII untuk melakukan pengawasan apakah yang beliau sampaikan dengan heroik ini kemudian di berbagai kementerian mereka bisa merealisasikannya,” ujarnya.
Anggaran Ekonomi Kreatif Disoroti
Selain implementasi kebijakan, Samuel menyoroti keterbatasan anggaran yang dinilai dapat memengaruhi kinerja sejumlah kementerian mitra Komisi VII.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah sektor ekonomi kreatif. Samuel menilai sektor tersebut memiliki potensi besar untuk menjadi new engine of growth atau mesin pertumbuhan ekonomi baru, terutama dalam menciptakan peluang bagi generasi muda.
“Banyak dari mitra kami ini terhambat kapasitas kerjanya karena anggaran yang dipotong. Salah satunya Kementerian Ekonomi Kreatif ini diharapkan sebagai the new engine of growth,” katanya.
Menurut Samuel, ekonomi kreatif memiliki potensi besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Karena itu, dukungan anggaran dinilai penting agar kementerian terkait dapat menjalankan program secara optimal.
Samuel yang juga berkecimpung di dunia fesyen tersebut mengatakan pengembangan ekonomi kreatif perlu menjadi perhatian dalam kebijakan pembangunan nasional.
Ia selanjutnya akan mencermati alokasi anggaran kementerian dan lembaga dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang APBN Tahun Anggaran 2027 beserta Nota Keuangannya di DPR RI.
Menurut Samuel, struktur anggaran akan menjadi salah satu indikator untuk mengukur keseriusan pemerintah dalam menerjemahkan visi pembangunan ke dalam program yang nyata.
“Kita tunggu nanti, kita lihat mata anggarannya seperti apa. Kalau memang masih sama, mungkin nanti komentar kita akan berbeda,” pungkasnya.
