Laporan : Jumadi (JMSI), Editor : Mahmud Marhaba
JAKARTA [KP] – Komite Solidaritas untuk Palestina dan Yaman (KOSPY) yang biasa berunjukrasa setiap hari Jumat terakhir bulan suci Ramadhan untuk memperingati Hari Al-Quds Sedunia (International Quds Day), kali ini terpaksa menyuarakan pembelaan terhadap Palestina melalui media sosial karena kebijakan social distancing yang melarang kerumunan selama Pandemi Covid-19.
Keterangan foto: Poster peringatan Hari Kesaktian Pancasila yang diperingati setiap 1 Oktober.
“Hari Al Quds adalah momen tahunan kita untuk suarakan pembelaan bagi Bangsa Palestina dan mengecam penjajahan Israel, setiap tahun kita berdemo didepan Kedutaan Amerika Serikat di Jakarta, dan kawan-kawan juga berdemo di kota masing-masing seperti di Palembang, Surabaya, Bandung, Semarang dan Makassar,” ujar Koordinator KOSPY, Muhammad Al Hasny.
Ditahun 2020 karena wabah Corona, KOSPY memperingati Hari Al-Quds melalui media sosial dan menghindari kerumunan.
“Tahun ini, dengan adanya wabah covid-19, kita harus menggunakan cara-cara kreatif agar bisa tetap menyuarakan pembelaan kita terhadap Palestina dan kecaman kita terhadap Amerika dan Zionis Israel tanpa mengadakan acara berkerumun. Kami melihat kampanye online melalui medsos mempunyai potensi yang tidak kalah besar dengan demo turun langsung dijalanan,” lanjut Hasny.
Karenanya, KOSPY mengajak masyarakat Indonesia untuk ikut serta dalam kampanye melawan penjajahan Israel atas tanah Palestina dengan memviralkan hashtag #FreePalestine dan #HariAlquds2020.
Selain itu, dalam pernyataan sikapnya KOSPY menolak ‘The Deal of Century’ dan ‘Vision for Peace’ yang dirancang oleh Amerika Serikat dan Israel plus negara-negara Arab, karenanya KOSPY mendukung solusi ‘Referendum’ bagi seluruh penduduk pribumi Palestina dan menyerukan boikot Zionis-Israel.
Terkait sikap dan solusi Pemerintah Indonesia terhadap Penyelesaian Palestina, KOSPY menyerukan kepada Pemerintah untuk meninggalkan ‘Solusi dua negara’ yang sudah mati, hanya kedok bagi neokolonialisme dan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara 1945 yang menentang penjajahan dan membela kemerdekaan sebagai hak setiap bangsa. #*[KP]
