oleh

Kementerian ATR/BPN Laksanakan Evaluasi Kinerja Kanwil BPN Provinsi Gorontalo

-BERITA-133 views

Laporan : Ifan S. Saluki
Editor : YR

GORONTALO [kabarpublik.id] – Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) melaksanakan Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Triwulan III Tahun 2021 kepada Kantor Wilayah (Kanwil) Badan Pertanahan Nasional Provinsi Gorontalo, pada Jum’at (15/10/2021) bertempat di Gedung Grand Palace Convention Center.

Pada kegiatan itu, hadir pula secara daring Staf Khusus Menteri ATR/BPN bidang Kelembagaan, Inspektur Wilayah I, Kepala Pusat Pengembangan SDM. Serta secara luring dihadiri langsung oleh Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan Ir. Embun Sari, M.Si, Tenaga Ahli Menteri ATR/BPN bidang pengembangan Kelembagaan Reforma Agraria, Sekretaris Direktorat Jendral Tata Ruang, Kakanwil BPN Provinsi Gorontalo beserta jajaran pejabat Kanwil BPN Gorontalo.

Dirjen Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan selaku pembina wilayah Provinsi Gorontalo Ir. Embun Sari, M.Si mengatakan bahwa kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka efektivitas serta efisiensi pada pelaksanaan tugas dan fungsi, khususnya terhadap Kanwil BPN Provinsi Gorontalo.

Dimana pembinaan ini, meliputi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas, Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL), Reforma Agraria, Pengadaan Tanah, Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), Penyelesaian Sengketa dan Konflik Pertanahan, Pengendalian Penguasaan Tanah dan Pemanfaatan Ruang, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan Peningkatan Kualitas Layanan Pertanahan.

“Tak hanya itu, pembinaan ini juga kita mengevaluasi terkait dengan rencana optimalisasi kegiatan anggaran baik fisik maupun penyerapan keuangan, serta evaluasi hambatan, kendala dan permasalahan yang terjadi hingga sampai pada solusi penyelesaiannya. Dan nantinya akan melaporakan hasil pelaksanaan pembinaan dan monev ini pada 16 oktober 2021 ke Bapak Menteri,” jelas Embun Sari

Sementara itu, Kepala Kanwil BPN Provinsi Gorontalo Wartomo, A. Ptnh., SH. MH dalam paparannya menuturkan bahwa target dan realiasasi anggaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) mencapai 51,99%, serta belanja Rupiah Murni (RM) 67,32% dan belanja PNBP 51,87%.

Kakanwil katakan bahwa realisasi PNBP belum mencapai target akibat adanya kegiatan Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) yang mengakibatkan permohonan dari masyarakat menurun serta kondisi pandemi covid-19 dan pemberlakuan PPKM level 4 di Gorontalo.

Sedangkan untuk realisasi belanja RM dan PNBP diakibatkan oleh rendahnya capaian realisasi fisik Output SHAT PTSL dan tidak diperbolehkan adanya refocusing anggaran terhadap output yang terkena tagging PEN, sehingga anggaran target SHAT yang tidak tercapai tetap ada dalam DIPA. Rendahnya capaian realisasi fisik output retribusi tanah dan layanan PNBP yang tidak terdapat permohonan tidak bisa dilaksanakan pembayaran.

“Rencana dan aksi untuk realisasi PNBP, kita akan sosialisasikan melalui media sosial, radio, dan media cetak. Serta untuk belanja RM dan PNBP kita akan mengusulkan revisi relokasi target SHAT dan optimalisasi ke PBT secara bottom up. Percepatan penyerapan anggaran melalui mekanisme TUP dan LS apabila realisasi fisik sudah tercapai serta optimalisasi penyerapan anggaran terhadap kegiatan PNBP yang sudah ada alokasi MP PNBP. Untuk itu, kita targetkan realisasi penyelesaian PNBP dan belanja RM capai 100% ini pada bulan Desember 2021 nanti,” jelas Kakanwil

Lebih lanjut, Kakanwil jelaskan bahwa untuk kegiatan fisik bidang penataan dan pemberdayaan, pihaknya akan melakukan koordinasi dengan BPKH untuk overlay peta pengukuran dengan peta kawasan BPKH dan rekomendasi/telaah, dan membuat BA terhadap bidang tanah yang belum ditindaklanjuti dengan BPN, BPKH dan Pemerintah Desa serta merekomendasikan penyelesaian masalah terhadap bidang tanah yang terdapat kendala dan masalah untuk dapat ditindaklanjuti pensertipikatannya pada TA 2021.

“Kita juga akan menargetkan redistribusi tanah 1797 bidang (53%) pada bulan Oktober, dan 100% pada bulan Desember. GTRA provinsi dan kabupaten/kota dan neraca PGT rampung 100% pada bulan november, serta DIP4T pada bulan Oktober harus mencapai 100%,” ujarnya

Sementara untuk kegiatan bidang pengendalian dan penanganan sangketa kata Kakanwil, pihaknya mengalami kendala pada penelitian lapang yang belum dilaksanakan akibat usulan target operasi pengganti baru disetujui oleh Ditjen VII Kementrian ATR/BPN.

“Rencana dan aksinya nanti, pada minggu 3 bulan Oktober kita akan melakukan koordinasi dengan Polda Gorontalo terkait dengan pelaksanaan penelitian lapang terhadap target oprasi. Dan Minggu ke 4 nya kita akan lakukan penelitian lapang oleh tim penanganan kejahatan pertanahan,” ucapnya.

“Sedangkan penyelesaian sangketa dan perkara pertanahan ini masih terdapat 13 target yang belum selesai (2 TO gelar kasus awal, 5 TO pada tahap ekspose hasil penelitian, 1 TO tahap penyiapan rekomendasi, dan 5 belum ada pengaduan dari masyarakat). Serta 2 perkara saat ini masih dalam proses persidangan di PN dan PTUN. Olehnya itu, kita akan laksanakan koordinasi dan gelar kasus serta penelitian lapang dan ekspose hasilnya pada bulan Oktober 2021 dan segera menindak lanjuti tahapan selanjutnya apabila sudah ada putusan PN dan PTUN,” pungkasnya #[KP]

Apa Reaksi Anda?
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
0
+1
2
+1
0

Komentar

News Feed