Laporan: Tim Kabar Publik (Jarber SMSI) Editor: Mahmud Marhaba
MARISA [KP] – Rapat Paripurna ke-8 Nota Pengantar Pemerintah Atas Perubahan Ranperda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2009-2025 berlangsung di ruang sidang DPRD Pohuwato, Senin, (18/11/2019) yang dihadiri Wakil Bupati Amin Haras.
Dikatakan Wabup Amin, Substansi dari perubahan RPJPD kata wabup, bahwa dokumen RPJPD Kabupaten Pohuwato 2009-2025 yang ditetapkan dengan Perda Nomor 1 tahun 2011 disusun dengan berpedoman pada Undang-undang 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tata cara tahapan penyusunan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah.
Ditambahkannya, dengan adanya perubahan Undang-undang Nomor 32 tahun 2004, yang dirubah dengan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Permendagri Nomor 54 tahun 2010, dirubah dengan Permendagri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang RPJPD dan RPJMD, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah.
Maka secara substansi dokumen perencanaan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD sudah harus mengacu dan berpedoman pada regulasi tersebut, sehingga dengan demikian pemda diwajibkan untuk melakukan penyesuaian dan penyelarasan kebijakan nasional terhadap dokumen perencanaan daerah utamanya RPJPD sebagai dokumen makro perencanaan 20 tahunan yang menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD setiap tahunnya.
Kegiatan itu dilanjutkan dengan penyerahan dokumen Ranperda Perubahan Atas Perda Nomor 1 tahun 2011 Tentang RPJPD Kabupaten Pohuwato 2009-2025 yang diserahkan Wabup Amin Haras dan diterima Ketua DPRD Pohuwato, Nasir Giasi. # [KP/HMS]
