JAKARTA (kabarpublik.id) – Pengamat telekomunikasi Heru Sutadi menilai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perlindungan sisa kuota internet memberikan kepastian dan manfaat bagi konsumen.
Tag: #MAHKAMAH KONSTITUSI
Hakim MK Soroti Kompensasi Keterlambatan Penerbangan yang Dinilai Tidak Sebanding dengan Kerugian Penumpang
JAKARTA (kabarpublik.id) – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Saldi Isra mempertanyakan efektivitas pengawasan pemerintah terhadap maskapai penerbangan, terutama terkait pelayanan kepada penumpang yang
HUT Ke-4 Iwakum Jadi Momentum Perkuat Kemerdekaan Pers dan Solidaritas Jurnalis
JAKARTA (kabarpublik.id) – Ikatan Wartawan Hukum (Iwakum) menjadikan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-4 sebagai momentum untuk memperkuat solidaritas jurnalis sekaligus menjaga
MK Pisahkan Anggaran MBG dari Dana Pendidikan, Komisi X DPR Minta Fokus Kembali ke Mutu Pendidikan
JAKARTA (kabarpublik.id) – Ketua Komisi X DPR RI Hetifah Sjaifudian menyambut baik putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan bahwa pendanaan Program Makan
Said Iqbal Minta PT Samwon Busana Utamakan Dialog Sebelum Lakukan PHK
JEPARA (kabarpublik.id) – Penasihat Khusus Presiden Bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, Said Iqbal, meminta PT Samwon Busana Indonesia di Kabupaten Jepara, Jawa
MK Kabulkan Pencabutan Gugatan Posisi Polri di Bawah Presiden
JAKARTA (kabarpublik.id) – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan permohonan pencabutan uji materi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri)
Dasco: Percepatan UU Ketenagakerjaan Baru Menunggu Rumusan Serikat Pekerja dan Apindo
JAKARTA (kabarpublik.id) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan percepatan pembentukan Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan yang baru tidak hanya bergantung pada
Saiful Mujani Serukan Tekanan Politik ke Pemerintah, Fahri Hamzah Ingatkan Jalur Konstitusional
JAKARTA (kabarpublik.id) – Pengamat politik senior, Saiful Mujani, melontarkan pernyataan kontroversial dalam forum Halal Bihalal bertajuk “Sebelum Pengamat Ditertibkan” di Utan Kayu,
Polri Siap Tindaklanjuti Putusan MK Terkait Larangan Anggota Aktif Menjabat di Instansi Sipil
JAKARTA (kabarpublik.id) — Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) memastikan kesiapan untuk menindaklanjuti secara cepat dan terkoordinasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang melarang
MK Batalkan Frasa “Tidak Berdasarkan Penugasan dari Kapolri” dalam UU Polri
JAKARTA (kabarpublik) — Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan bahwa frasa “atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri” dalam Penjelasan Pasal 28 ayat (3) Undang-Undang
- 1
- 2
- Berikutnya
Tidak Ada Postingan Lagi.
Tidak ada lagi halaman untuk dimuat.
