Laporan : Ifan Saluki
Editor : YR
GORONTALO [kabarpublik.id] – Pemerintah Provinsi Gorontalo menggelar rapat Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Diperluas, dengan membahas kesiapan seluruh daerah menghadapi Pemilihan Umum (Pemilu) yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat.
Rapat yang berlangsung di aula Rumah Jabatan Gubernur itu melibatkan seluruh kepala daerah. Masing-masing dari mereka, termasuk Wali Kota Gorontalo, Marten Taha, berkesempatan memberikan laporan mengenai kesiapan daerahnya.
Dihadapan peserta rapat, Wali Kota Marten Taha membeberkan berbagai kebijakan yang telah diambil oleh Pemerintah Kota Gorontalo untuk menyukseskan Pemilu secara serentak.
Kata Marten, sejak tanggal 1 Februari, Pemerintah Kota Gorontalo telah mengaktifkan piket di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), kecamatan, dan kelurahan.
Selain itu, Sistem Keamanan Lingkungan (Siskamling) juga telah diaktifkan sebagai bagian dari langkah-langkah menjaga keamanan selama pelaksanaan Pemilu.
Kebijakan lainnya lanjut Marten, yakni dispensasi bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Tenaga Penunjang Kegiatan Daerah (TPKD) yang terlibat dalam kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS).
Tak hanya itu saja, Pemerintah Kota Gorontalo juga akan menyiagakan ambulance di setiap kecamatan untuk mengatasi keadaan darurat, khususnya jika ada petugas KPPS yang membutuhkan pertolongan medis.
“Kami juga telah menetapkan jadwal pelaksanaan tes kesehatan KPPS untuk menjaga stamina mereka. Tiga hari yang lalu dan tadi puncaknya, kami telah melakukan tes kesehatan dan pembinaan kebugaran bagi 3.850 KPPS,” ujar Wali Kota Marten.
Lebih lanjut Marten jelaskan bahwa Pemerintah Kota Gorontalo melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) memberikan layanan extraday untuk melayani para pemilih yang tak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP).
“Disdukcapil Kota Gorontalo akan melayani pemilih tersebut, bahkan di hari libur nasional,” ucap Marten.
Sementara itu lanjut Marten, hal lain yang perlu diantisipasi juga yakni terjadinya bencana alam pada hari pemungutan suara.
“Segala sesuatunya harus diantisipasi, terutama soal keamanan. Nanti setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) akan dijaga oleh pihak Kepolisian, minimal dua hingga tiga orang di tempat yang dianggap rawan,” pungkasnya.
