Laporan : Ifan Saluki
Editor : YR
GORONTALO [kabarpublik.id] – Penjabat Gubernur Gorontalo, Rudy Salahuddin, menegaskan pentingnya pengarusutamaan gender (PUG) sebagai bagian integral dalam proses pembangunan.
Hal tersebut disampaikan Pj Gubernur Rudy, dalam workshop penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) pada pelaksanaan PPRG di Provinsi Gorontalo, yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2PA) Provinsi Gorontalo pada Jumat (17/01/2025) di Manado.
Menurut Rudy, kesetaraan gender tidak hanya soal keadilan, tetapi juga strategi untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan kompetitif.

“Gender seringkali dianggap isu sekunder, padahal kesetaraan gender mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, memperbaiki kualitas hidup, dan memperkuat stabilitas sosial,” ujarnya.
Pj Gubernur Rudy juga menuturkan bahwa sejak tahun 2000, melalui Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000, pemerintah telah menetapkan integrasi isu gender dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pengawasan seluruh program pembangunan.
Meski demikian, kata Rudy, berbagai tantangan masih dihadapi, terutama dalam menangani isu-isu strategis yang menghambat tercapainya kesetaraan gender.
“Kesetaraan gender adalah komitmen pembangunan yang harus diwujudkan untuk menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Namun, ada isu-isu penting yang harus mendapat perhatian kita bersama,” tambah Rudy.
Ia juga menyebutkan bahwa ada lima isu penting yang masih menjadi tantangan besar dalam mewujudkan kesetaraan gender. Salah satunya, kekerasan terhadap perempuan. Meskipun tren kekerasan terhadap perempuan menunjukkan penurunan, jumlah kasus masih tinggi.
Data Komnas Perempuan mencatat 34.682 kasus kekerasan terhadap perempuan sepanjang 2024, meliputi kekerasan seksual, fisik, dan ekonomi. Di Gorontalo, tercatat 143 kasus pada 2024, menurun dari 222 kasus pada 2023.
“Penurunan ini memberi harapan, tetapi jumlahnya tetap mengkhawatirkan. Ini menjadi alarm bahwa kita harus terus bekerja keras untuk memberantas kekerasan terhadap perempuan,” tegasnya.
Rudy juga menyoroti minimnya partisipasi perempuan dalam politik, meskipun UU Partai Politik telah mewajibkan perwakilan perempuan minimal 30 persen.
“Isu perempuan sering terpinggirkan dalam kebijakan. Kenaikan harga pangan, misalnya, sangat berdampak pada perempuan yang mengelola rumah tangga. Perempuan harus dilibatkan dalam pengambilan keputusan,” katanya.
Ia menambahkan bahwa kepemimpinan perempuan memberikan dampak positif.
“Pemimpin perempuan cenderung mengambil keputusan yang adil dan inklusif. Ini membuktikan bahwa perempuan memiliki potensi besar untuk memimpin di berbagai sektor,” tuturnya.
Menurut data bahwa Indeks Pembangunan Gender (IPG) Provinsi Gorontalo pada 2023 mencapai 88,25 persen, sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) hanya 71,11 persen. Angka ini masih di bawah rata-rata nasional.
“Kita harus bekerja lebih keras. Penghargaan APE kategori Madya yang kita raih pada 2020 belum menunjukkan peningkatan signifikan. Ini tanggung jawab kita bersama,” ungkap Rudy.
Rudy berharap workshop ini menjadi momentum untuk menghasilkan rekomendasi strategis dalam memperkuat PUG di Gorontalo.
Ia mengungkapkan bahwa Pemerintah Provinsi Gorontalo berkomitmen untuk terus mendorong implementasi PUG secara terpadu. Dengan langkah ini, Gorontalo diharapkan mampu menjadi provinsi yang lebih inklusif, adil, dan sejahtera.
“Kesetaraan gender bukan hanya target, tetapi fondasi untuk masa depan yang lebih baik,” pungkas Pj Gubernur Rudy.
Komentar