Laporan : Ifan Saluki
Editor : YR
GORONTALO [kabarpublik.id] – Penjabat Gubernur Gorontalo, Ismail Pakaya, membeberkan beberapa langkah yang diambil Pemerintah Provinsi dalam mendukung suksesnya Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024 di Provinsi Gorontalo.
Hal ini disampaikannya dalam rapat koordinasi pelaksanaan tahapan Pilkada Provinsi Gorontalo tahun 2024, yang berlangsung di ballroom Hotel Grand Q, pada Rabu malam (17/4/2024).
Menurut Ismail, kunci kesuksesan Pilkada 2024 adalah tersedianya pembiayaan yang memadai, sarana prasarana yang memadai, Sumber Daya Manusia (SDM) yang kompeten, serta pengamanan yang efektif.
Salah satu dukungan Pemprov Gorontalo adalah memenuhi pembiayaan 60 persen dari sisa pembiayaan tahun 2023 yakni 40 persen sesuai dengan kesepakatan untuk kebutuhan persiapan Pilkada. Terkait hal ini, Ismail meminta KPU kabupaten/kota melakukan koordinasi kesiapan transfer dari Pemerintah Daerah.
Sementara itu untuk sarana prasarana, seperti sekretariat PPK/PPS, Ismail mendorong Ketua KPU Bone Bolango untuk segera mengkoordinasikan dengan Pemda setempat. Apakah termasuk pada komponen pembiayaan yang sudah dihitung saat alokasi anggaran Pilkada.
Untuk Sumber Daya Manusia (SDM), Ismail meminta Sekda Provinsi Gorontalo mengirimkan surat dispensasi ke kabupaten/kota untuk PPK/PPS, tidak hanya di hari pelaksanaan namun juga saat mengikuti bimtek dan dua hari sebelum pelaksaan.
Ia juga menyarankan agar PPK/PPS ini diseleksi kembali, tidak menggunakan orang-orang sebelumnya pada pileg kemarin.
“Saya tidak ingin adanya pembatasan-pembatasan sehingga mengganggu tahapan Pilkada yang akan menghasilkan pemimpin di provinsi, maupun kabupaten/kota. Terkait pembiayaan dan SDM kami jamin kami akan dukung penuh,” ungkap Ismail.
Ismail juga meminta Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo memberikan ruang kepada Dukcapil kabupaten/kota untuk melakukan perekaman KTP di sekolah-sekolah. Menurutnya, hal ini perlu diterapkan sebagai modal suksesnya pelaksanaan Pilkada 2024.
Selain itu, Staf Ahli Bidang Sosial, Politik, dan Kebijakan Publik Kementerian Ketenagakerjaan ini juga turut mengingatkan pentingnya koordinasi antara KPU, pemerintah provinsi, dan kabupaten/kota untuk mengurangi gesekan yang mungkin terjadi, mengingat calon pimpinan daerah merupakan putra-putra terbaik daerah.
“Koordinasi antara KPU, Bawaslu, dan pemerintah provinsi juga kabupaten/kota serta Forkopimda saya minta untuk terus dan lebih ditingkatkan, sehingga kita bisa mengurangi tingkat gesekan yang mungkin saja akan lebih tinggi dibandingkan pelaksanaan Pileg kemarin. Kita berdoa sepanjang tahapan penyelenggaraan ini sesuai dengan regulasi yang ada,” tandas Ismail Pakaya.
