Breaking News
Live Update Berita Terkini

Pemerintah Tetapkan 1 Ramadan 1447 H Jatuh pada 19 Februari 2026

Selasa, 17 Feb 2026
Editor: Eky
Konferensi Pers Sidang Isbat Penetapan 1 Ramadan 1447 H. (Sumber: kemenag.go.id)
Dengarkan dgn suara Siap
80.2K pembaca

JAKARTA (kabarpublik.id) – Pemerintah resmi menetapkan 1 Ramadan 1447 Hijriah bertepatan dengan Kamis, 19 Februari 2026. Keputusan tersebut diambil dalam Sidang Isbat yang dipimpin Menteri Agama Nasaruddin Umar di Hotel Borobudur, Jakarta, Selasa (17/2/26).

“Sidang Isbat menyepakati 1 Ramadan 1447 H jatuh pada Kamis, 19 Februari 2026,” ujar Menag dalam konferensi pers usai sidang.

Penetapan awal Ramadan 2026 didasarkan pada hasil hisab dan rukyat yang dilakukan Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama bersama ormas Islam di 96 titik pemantauan di seluruh Indonesia.

Secara astronomis, posisi hilal di Indonesia masih berada di bawah ufuk, dengan ketinggian antara minus 2,41 derajat hingga minus 0,93 derajat. Sudut elongasi tercatat berkisar 0,94 derajat hingga 1,89 derajat.

Angka tersebut belum memenuhi kriteria visibilitas hilal yang ditetapkan MABIMS (Menteri Agama Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, dan Singapura), yakni tinggi minimal 3 derajat dan elongasi minimal 6,4 derajat.

“Berdasarkan perhitungan dan laporan rukyat, hilal belum memenuhi kriteria dan tidak terlihat di seluruh titik pengamatan,” jelas Nasaruddin.

Kementerian Agama memastikan tidak ada laporan hilal terlihat dari seluruh lokasi pemantauan. Sejumlah negara Islam lain juga belum memenuhi kriteria imkan rukyat, termasuk acuan Kalender Hijriah Global versi Turki yang tidak memulai Ramadan keesokan harinya.

Dengan demikian, pemerintah menetapkan awal puasa Ramadan 2026 dimulai serentak pada Kamis, 19 Februari 2026.

Menag berharap keputusan ini memperkuat kebersamaan umat Islam di Indonesia dalam menjalankan ibadah puasa. Ia juga mengimbau agar perbedaan pandangan dalam penetapan awal Ramadan tidak memicu perpecahan.

Sidang Isbat turut dihadiri Wakil Menteri Agama Romo Syafi’i, Ketua Komisi VIII DPR Marwan Dasopang, Ketua Umum MUI Anwar Iskandar, Dirjen Bimas Islam Abu Rokhmad, perwakilan BMKG, BRIN, serta para ahli falak dan perwakilan ormas Islam.

No More Posts Available.

No more pages to load.