JAKARTA (kabarpublik.id) – Pemerintah melalui Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menegaskan komitmennya untuk menjamin keselamatan dan keamanan jamaah haji dan umrah Indonesia di tengah meningkatnya konflik di kawasan Timur Tengah.
Komitmen tersebut disampaikan dalam Rapat Koordinasi Lintas Kementerian dan Lembaga terkait kebijakan haji dan umrah pada masa konflik militer yang digelar secara hybrid pada Rabu (4/3/2026). Rapat dipimpin oleh Deputi Bidang Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito.
“Rapat ini bertujuan memastikan keselamatan, keamanan, dan kenyamanan jamaah haji dan umrah Indonesia di tengah dinamika geopolitik regional,” ujar Warsito.
Ia menjelaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi keamanan di kawasan Timur Tengah, khususnya di sekitar Arab Saudi dan negara-negara yang menjadi jalur transit penerbangan jamaah.
Saat ini, pada periode Ramadan, terdapat sekitar 33 ribu jamaah umrah asal Indonesia yang berada di Arab Saudi. Seiring meningkatnya dinamika keamanan kawasan, sebagian jamaah dilaporkan mengalami kendala keberangkatan maupun kepulangan.
Pemerintah pun melakukan monitoring intensif serta koordinasi dengan otoritas Arab Saudi dan maskapai penerbangan guna memastikan jalur perjalanan jamaah tetap aman.
Selain itu, pemerintah juga menyiapkan berbagai skenario alternatif jika terjadi situasi darurat, seperti penundaan perjalanan, penjadwalan ulang penerbangan, pengaturan transit, hingga kemungkinan evakuasi apabila diperlukan.
Duta Besar Republik Indonesia untuk Arab Saudi, Abdul Aziz Ahmad, menyampaikan Kedutaan Besar RI di Riyadh telah melakukan koordinasi dengan Kantor Urusan Haji di Jeddah untuk memperoleh informasi terkini terkait penyelenggaraan ibadah haji tahun ini.
Berdasarkan data Konsulat Jenderal RI di Jeddah, sekitar 300 jamaah umrah Indonesia tercatat mengalami kendala kepulangan. Data tersebut diperoleh melalui laporan hotline serta pemantauan langsung petugas di Bandara Jeddah, Terminal Haji Jeddah, dan Bandara Madinah.
“Pemerintah Arab Saudi telah memberikan kebijakan perpanjangan visa secara gratis bagi jamaah yang terdampak, sehingga status legalitas mereka tetap aman hingga proses kepulangan ke Indonesia,” kata Abdul Aziz.
Sementara itu, Direktorat Jenderal Bina Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi telah memberikan imbauan kepada masyarakat sejak 28 Februari 2026 agar tetap tenang dan tidak terpengaruh informasi yang belum terverifikasi di media sosial.
Hingga saat ini, tidak ada indikasi gangguan langsung terhadap penyelenggaraan ibadah haji. Dua bandara utama di Arab Saudi, yakni Bandara Jeddah dan Bandara Madinah, masih beroperasi normal.
Meski demikian, seluruh pihak diminta tetap meningkatkan kewaspadaan serta melakukan mitigasi risiko, termasuk memastikan keamanan jalur penerbangan yang melintasi kawasan Timur Tengah.
Kemenko PMK menegaskan bahwa persiapan penyelenggaraan ibadah haji tetap berjalan sesuai rencana dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta asesmen risiko secara berkelanjutan.
“Pemerintah hadir untuk memastikan perlindungan maksimal bagi seluruh jamaah Indonesia. Setiap kebijakan akan diambil secara terukur berdasarkan perkembangan situasi,” tegas Warsito.
Rapat koordinasi tersebut juga dihadiri perwakilan KBRI Riyadh, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Perhubungan, Badan Intelijen Negara, serta sejumlah instansi terkait lainnya sebagai bagian dari upaya perlindungan warga negara Indonesia di luar negeri.
