JAKARTA (kabarpublik.id) – R. Haidar Alwi menyatakan ruang efisiensi anggaran dalam APBN 2026 semakin terbatas. Kondisi ini terjadi setelah pemerintah mengalokasikan dana besar untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah tekanan fiskal akibat kenaikan harga minyak dunia dan konflik di Timur Tengah.
Menurutnya, sekitar Rp335 triliun anggaran telah digunakan lebih awal untuk mendukung program MBG. Dana tersebut berasal dari relokasi anggaran pendidikan sebesar Rp223,6 triliun, kesehatan Rp24,7 triliun, fungsi ekonomi Rp19,7 triliun, serta Rp67 triliun dari efisiensi awal kementerian/lembaga.
“Artinya, sebelum efisiensi lanjutan dilakukan, sumber anggaran yang paling mudah dipangkas sudah terlebih dahulu digunakan. Ruang yang tersisa kini semakin sempit dan penuh konsekuensi,” ujarnya, melalui siaran pers yang diterima kabarpublik.id, Jumat (20/3/26).
APBN 2026 mencatat total belanja pemerintah pusat sekitar Rp3.149,7 triliun. Namun, angka besar ini dinilai tidak mencerminkan fleksibilitas anggaran yang sebenarnya. Sejumlah pos utama seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial tergolong kaku dan sulit dipangkas tanpa menimbulkan dampak luas.
Sisa anggaran pendidikan diperkirakan Rp459,7 triliun, kesehatan Rp153,1 triliun, dan perlindungan sosial Rp279,5 triliun. Ketiga sektor ini dinilai tidak memiliki ruang efisiensi signifikan karena berisiko menimbulkan dampak sosial.
Dengan kondisi tersebut, efisiensi anggaran kini lebih mungkin dilakukan pada belanja birokrasi, proyek, dan pengeluaran non-esensial. Secara realistis, ruang efisiensi diperkirakan berada di kisaran Rp140 hingga Rp205 triliun.
Beberapa potensi efisiensi meliputi pemangkasan program dukungan manajemen sebesar Rp50–80 triliun melalui pengurangan perjalanan dinas, rapat, dan biaya administratif. Selain itu, penundaan proyek infrastruktur non-prioritas berpotensi menghemat Rp30–40 triliun.
Di sektor pertahanan, moratorium parsial belanja non-operasional dapat menghasilkan penghematan Rp20–25 triliun. Sementara itu, rasionalisasi anggaran kepolisian berpotensi menghemat Rp15–20 triliun.
Efisiensi juga dapat diperoleh dari konsolidasi program lintas kementerian seperti pelatihan vokasi, riset, dan pemberdayaan ekonomi yang diperkirakan menghemat Rp15–25 triliun. Selain itu, pemangkasan anggaran lembaga koordinatif dan badan non-produktif berpotensi menghasilkan efisiensi Rp10–15 triliun.
Namun demikian, Haidar Alwi menilai tantangan utama bukan hanya pada angka, melainkan pada kualitas ruang efisiensi yang tersisa. Jika sebelumnya efisiensi masih bisa menyasar pengeluaran tidak penting, kini langkah tersebut mulai menyentuh sektor yang lebih krusial.
“Efisiensi kini bukan lagi sekadar kebijakan teknis, tetapi sudah menjadi keputusan politik yang berisiko,” katanya.
Dalam situasi global yang penuh ketidakpastian mulai dari lonjakan harga energi, tekanan nilai tukar, hingga peningkatan biaya utang APBN membutuhkan bantalan fiskal yang kuat.
Namun, cara lama untuk menciptakan ruang tersebut dinilai tidak lagi memadai.
Haidar Alwi menegaskan, ruang efisiensi memang masih ada, tetapi tidak lagi luas, mudah, maupun murah secara politik. Mengabaikan kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahan dalam membaca situasi fiskal nasional.
