JAKARTA (kabarpublik.id) – Ketua Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Wilayah Sumatera, Muhammad Tito Karnavian, memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga guna mempercepat penanganan pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Perkembangan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Alam yang digelar di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Senin (23/2/2026). Rapat dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno dan dihadiri sejumlah pejabat terkait.
Pastikan Kebutuhan di Huntara Terpenuhi
Tito menegaskan pemerintah memastikan kebutuhan warga yang tinggal di hunian sementara (huntara) terpenuhi, baik huntara yang dibangun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana, Danantara, maupun Kementerian Pekerjaan Umum.
“Warga di huntara akan difasilitasi dapur umum dan kebutuhan makan ditanggung,” ujar Tito.
Huntara diperuntukkan bagi masyarakat yang rumahnya rusak berat atau hilang akibat banjir. Sambil menunggu hunian tetap (huntap) selesai dibangun, warga dapat memilih tinggal di huntara, di rumah kerabat, atau menyewa hunian dengan kompensasi Dana Tunggu Hunian (DTH).
Rincian Bantuan Kerusakan Rumah
Pemerintah menyiapkan bantuan berdasarkan tingkat kerusakan rumah:
- Rp15 juta untuk rumah rusak ringan
- Rp30 juta untuk rumah rusak sedang
- Rp60 juta untuk rumah rusak berat atau hilang
Untuk kerusakan berat atau rumah hilang, bantuan Rp60 juta disalurkan melalui pembangunan rumah oleh pemerintah, baik di lokasi semula maupun lahan relokasi.
Selain itu, pemerintah menyiapkan bantuan perabotan dan stimulan ekonomi. Tito mendorong agar bantuan tersebut juga dipertimbangkan bagi warga dengan rumah rusak sedang.
Penanganan Puing dan Koordinasi Lintas Sektor
Forum juga membahas penanganan puing kayu sisa banjir di sejumlah daerah. Tito mengaku telah berkoordinasi dengan Menteri Kehutanan untuk memastikan kebijakan penanganan berjalan sesuai aturan.
Rapat dihadiri Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Kepala BNPB Suharyanto, Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti, serta Wakil Gubernur Aceh Fadhlullah.
Pemerintah menargetkan percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi agar warga terdampak banjir di wilayah Sumatera dapat segera kembali ke hunian layak dan memulihkan aktivitas ekonomi.
