ACEH (kabarpublik.id) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) dari Daerah Pemilihan (Dapil) 7 Langsa–Aceh Tamiang, Nora Idah Nita, mendesak pemerintah pusat untuk segera merealisasikan pencairan bantuan bagi korban bencana hidrometeorologi yang melanda Aceh pada 27 November 2025.
Desakan tersebut disampaikan menyusul banyaknya keluhan masyarakat yang diterimanya saat reses maupun melalui komunikasi langsung dengan warga terdampak. Hingga kini, banyak korban bencana masih menunggu kepastian penyaluran bantuan yang dijanjikan pemerintah.
“Pemerintah pusat harus segera merealisasikan bantuan yang telah dijanjikan kepada korban bencana hidrometeorologi, baik berupa stimulan rumah rusak, bantuan perabot rumah tangga, pemulihan ekonomi, maupun bantuan hidup (jadup),” kata Nora Idah Nita, Minggu (7/6/2026).
Politisi Partai Demokrat itu meminta perhatian serius dari pemerintah pusat, termasuk Presiden RI, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, Kementerian Keuangan, serta Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), agar mempercepat proses pencairan bantuan kepada masyarakat terdampak.
Menurutnya, masyarakat Aceh, khususnya Kabupaten Aceh Tamiang yang mengalami dampak paling besar akibat bencana tersebut, sangat membutuhkan bantuan untuk mempercepat pemulihan kehidupan mereka.
“Korban bencana sangat membutuhkan perhatian pemerintah. Karena itu, kami meminta bantuan yang telah dijanjikan segera dicairkan, terutama untuk masyarakat Aceh Tamiang yang menjadi salah satu wilayah terdampak paling parah,” ujarnya.
Nora menjelaskan, berdasarkan hasil koordinasi dengan pemerintah daerah, seluruh persyaratan administrasi yang diminta pemerintah pusat telah diselesaikan. Data penerima bantuan juga telah diajukan secara lengkap menggunakan sistem by name by address.
“Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang telah mengajukan data penerima bantuan secara by name by address untuk stimulan rumah rusak, bantuan perabot, pemulihan ekonomi, maupun jadup dari SK 1 hingga SK 4. Semua administrasi telah lengkap dan memenuhi persyaratan,” jelasnya.
Ia menilai tidak ada lagi alasan untuk menunda pencairan bantuan yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam menghadapi kondisi ekonomi yang masih sulit pascabencana.
Menurut Nora, banyak warga kehilangan sumber mata pencaharian akibat dampak bencana. Di sisi lain, bantuan untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) juga belum menunjukkan perkembangan yang jelas.
“Kondisi ekonomi masyarakat saat ini semakin berat. Banyak lapangan pekerjaan hilang dan bantuan untuk UMKM juga belum ada kepastian. Jika kondisi ini terus berlanjut, potensi kerawanan sosial bisa meningkat. Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah pusat,” tegasnya.
Nora berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret dan mempercepat penyaluran bantuan agar proses pemulihan masyarakat terdampak bencana dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
Menurutnya, kehadiran negara melalui bantuan yang tepat waktu sangat penting untuk mengembalikan kondisi sosial dan ekonomi masyarakat yang hingga kini masih berjuang bangkit dari dampak bencana hidrometeorologi.
