JAKARTA (kabarpublik.id) – Menteri Dalam Negeri, Muhammad Tito Karnavian, menegaskan pentingnya pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sebagai dasar penyusunan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Menurut Tito, kualitas kebijakan pemerintah sangat bergantung pada akurasi data yang digunakan. Semakin lengkap dan akurat data yang tersedia, semakin efektif pula kebijakan yang dapat dirumuskan.
“Data merupakan fondasi utama dalam pengambilan kebijakan. Semakin akurat data yang dimiliki, semakin baik kebijakan yang dihasilkan,” ujar Tito usai menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) dengan Kepala Badan Pusat Statistik, Amalia Adininggar Widyasanti, di Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin.
Surat Edaran Bersama tersebut menjadi pedoman bagi pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 di seluruh Indonesia.
Tito menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menugaskan BPS untuk melaksanakan sensus ekonomi guna memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi perekonomian nasional dan daerah.
Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi landasan penting dalam penyusunan berbagai kebijakan ekonomi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Karena itu, dukungan pemerintah daerah dinilai sangat diperlukan agar proses pendataan berjalan optimal.
Menurut Tito, sensus ekonomi juga memberikan manfaat besar bagi daerah karena mampu menyediakan informasi yang akurat mengenai kondisi ekonomi di masing-masing wilayah. Data tersebut dapat menjadi acuan dalam menyusun program pembangunan dan strategi peningkatan kesejahteraan masyarakat.
“Sensus ekonomi akan membantu pemerintah kabupaten dan kota memahami kondisi ekonomi di daerahnya secara lebih menyeluruh,” katanya.
Mendagri mengajak seluruh kepala daerah, mulai dari gubernur, bupati, hingga wali kota, untuk menjalin koordinasi aktif dengan BPS di daerah masing-masing guna memastikan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 berjalan sukses.
Ia menambahkan, kerja sama tersebut penting untuk memperoleh data yang selama ini belum terjangkau secara optimal, termasuk data ekonomi di kawasan-kawasan strategis yang ditetapkan pemerintah pusat.
Tito mengingatkan bahwa minimnya dukungan terhadap pelaksanaan sensus berpotensi menghasilkan data yang kurang akurat. Kondisi tersebut dapat berdampak pada kualitas perencanaan pembangunan daerah karena tidak didukung gambaran ekonomi yang sesuai dengan kondisi riil.
Karena itu, ia meminta seluruh kepala daerah segera berkoordinasi dengan BPS untuk membahas langkah teknis pelaksanaan sensus agar hasil yang diperoleh lebih optimal dan bermanfaat bagi pembangunan daerah.
Usai penandatanganan Surat Edaran Bersama, Kepala BPS menyerahkan sampul sinergi pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 kepada Mendagri sebagai simbol komitmen bersama dalam memperkuat kolaborasi dan menghasilkan data ekonomi yang akurat serta berkualitas.
