JAKARTA (kabarpublik.id) – Peringatan Hari Buruh Internasional (May Day) di kawasan Monumen Nasional (Monas) tahun ini menegaskan posisi buruh sebagai pilar utama pembangunan nasional. Kehadiran Presiden Prabowo Subianto di tengah ratusan ribu pekerja menjadi simbol pengakuan negara terhadap peran strategis kelas pekerja dalam mendorong pertumbuhan ekonomi.
Dalam pidatonya, Presiden menekankan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan buruh serta melakukan pembenahan sistem ketenagakerjaan. Komitmen tersebut tidak hanya bersifat retoris, tetapi juga diwujudkan melalui sejumlah langkah konkret.
Salah satu kebijakan yang menjadi sorotan adalah inisiatif negara melalui Danantara Indonesia yang mulai masuk ke dalam struktur kepemilikan platform digital seperti Gojek. Langkah ini bertujuan menekan potongan aplikator hingga sekitar 8 persen, sehingga dapat meningkatkan pendapatan para pekerja sektor informal, khususnya pengemudi ojek online.
Kebijakan tersebut dinilai mencerminkan arah baru ekonomi nasional, di mana negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai aktor yang aktif memastikan keadilan dalam ekosistem digital. Penurunan potongan aplikator diharapkan mampu memperkuat posisi tawar pekerja yang selama ini relatif lemah di tengah dominasi platform digital.
Meski demikian, implementasi kebijakan ini perlu dijalankan secara transparan dan akuntabel. Pemerintah diharapkan memastikan keterlibatan negara benar-benar menjadi instrumen keadilan sosial, bukan sekadar menggantikan peran swasta. Pengawasan publik, termasuk dari kalangan mahasiswa dan pemuda, dinilai penting agar kebijakan tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
Pengurus Besar Serikat Mahasiswa Muslimin Indonesia (PB SEMMI) menilai momentum May Day tidak boleh berhenti sebagai agenda seremonial tahunan. Peringatan ini harus menjadi titik konsolidasi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, pekerja, dan generasi muda dalam mendorong kebijakan yang adil dan berkelanjutan.
PB SEMMI juga menegaskan peran strategis mahasiswa sebagai pengawas moral dan intelektual dalam mengawal arah kebijakan nasional. Hal ini penting agar setiap transformasi tetap berada pada jalur keadilan sosial, keberlanjutan, dan kemandirian ekonomi.
Dengan komitmen yang konsisten dan integritas dalam pelaksanaannya, kebijakan yang berpihak pada buruh diyakini dapat menjadi fondasi kuat menuju Indonesia yang berdaulat secara ekonomi dan berkeadilan sosial.
